Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Perjanjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL)Di PT. PLN (Persero) Area Banjarmasin
WINARDI, Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum.
2013 | Tesis | S2 Magister KenotariatanPelitian ini bertujuan untuk menguraikan keberadaan asas keseimbangan dalam suatu perjanjian jual beli, Khususnya yang terkait dengan keberadaannya dalam suatu perjanjian jual beli tenaga listrik. Dan tujuan berikutnya adalah untuk mengetahui penerapan asas keseimbangan dalam pembuatan perjanjian jual beli tenaga listrik (PJBTL) di PT. PLN (Persero) Area Banjarmasin. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Data Penelitian yaitu menggunakan primer dan data sekunder. Dari data tersebut analisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif yaitu suatu metode analisis data dengan mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian, kemudian dikembangkan dengan teori-teori yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan. Hasil penelitian ditemukan bahwa; Pertama, Keberadaan asas keseimbangan dalam dalam perjanjian jual beli tenaga listrik. Asas keseimbangan bermaksud menyeimbangkan kedudukan posisi tawar para pihak dalam menentukan hak dan kewajiban dalam perjanjian jual beli. Tujuannya adalah agar hak dan kewajiban para pihak dapat terlindungi. Kriteria asas keseimbangan meliputi: seimbang perbuatan para pihak; seimbang isi kontrak, dan seimbang pelaksanaan dari perjanjian. Perjanjian dapat dibatalkan jika tidak memenuhi kreteria tersebut. Kedua,Penerapan Asas Keseimbangan dalam surat perjanjian jual beli tenaga listrik (SPJBTL) di PT. PLN (Persero) Area Banjarmasin belum sepenuhnya diaktualisasikan dalam substansi SPJBTL. SPJBTL dibuat dalam bentuk kontrak standar, tidak sepenuhnya dapat mengakomodir pihak pelanggan, sehingga memunculkan potensi konflik, diantaranya adalah adanya klausula penekanan pada salah satu pihak, kualitas produk yang seringkali lalai, klausula larangan hanya berlaku pada pihak pelanggan. Agar SPJBTL dapat dijadikan alat bukti yang kuat dalam rangka menghindari konflik, maka dimungkinkan dibuat dalam bentuk notariil.
This research aims to outline the existence of the principle of equality in a power purchase agreement, particularly associated with existence in purchase agreement. And the next goal is to investigate the application of the principle of equality in the manufacture of power purchase agreements (PJBTL) at PT. PLN (Persero) area of Banjarmasin. The method used in this study is that a normative legal research procedures of scientific research to find the truth based on the logic of the normative legal views. Research that uses primary data and secondary data. From the data analysis using the method of qualitative analysis. Qualitative analysis method is a method of data analysis by grouping and sorting the data obtained from the study, and then developed with theories derived from the research literature in order to obtain answers to the problems posed. The research found that: First, the existence of the principle of equality in the purchase agreement is very important and a requirement legal purchase agreement. Intended to equality the principle of balance of bargaining positions of the parties in determining the rights and obligations under the purchase agreement. The aim is that the rights and obligations of the parties are protected. Equality principle criteria include: balanced act of the parties; balanced contents of the contract, and balanced implementation of the agreement. Agreement may be canceled if not meet these criteria. Second, application of the principle of equality letter power purchase agreement (SPJBTL) at PT. PLN (Persero) area of Banjarmasin has not been fully actualized in SPJBTL substance. SPJBTL made in a standard form contract, not fully able to accommodate the customer, giving rise to potential conflicts, such as the clause emphasis on one hand, the quality of products that are often neglected, prohibition clause only applies to the customer. SPJBTL order can be strong evidence in order to avoid conflict, it is possible to be made in the form notarized.
Kata Kunci : Asas Keseimbangan, Perjanjian, Jual Beli Tenaga Listrik