PENGAWASAN TERHADAP PELANGGARAN NOTARIS YANG MENJALANKAN KEWENANGANNYA DILUAR WILAYAH JABATAN OLEH MAJELIS PENGAWAS DAERAH DI KOTA PEKANBARU

MARGARETA CHAROLIN, Dwi Haryati SH, MH.

2013 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengawasan terhadap pelanggaran Notaris yang menjalankan kewenangannya diluar wilayah jabatannya oleh Majelis Pengawas Daerah dan sanksi yang diberikan kepada Notaris yang menjalankan kewenangan diluar wilayah jabatannya di Kota Pekanbaru. Penelitian bersifat yuridis empiris yaitu, penedekatan terhadap masalah responden dan narasumber dengan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan fenomena yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pekanbaru. Sumber data yang digunakan adalah data primer dengan metode wawancara dan data sekunder dengan studi pustaka (literature research). Teknik pengambilan data dilakukan dengan non random sampling dengan memakai purposive sampling (sampel bertujuan), yaitu sampel diambil berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan penelitian berdasarkan objek yag diteliti. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif dengan menggambarkan dan menguraikan sesuai dengan permasalahan yang berkaitan dengan hasil penelitian. Pengawasan terhadap pelanggaran Notaris yang menjalankan kewenangannya diluar wilayah jabatan oleh Majelis Pegawas Daerah di Kota Pekanbaru dilakukan berdasarkan laporan dari pihak yang dirugikan, berkaitan dengan laporan-laporan tersebut ditindaklanjuti oleh Majelis Pengawas Daerah denga mengadakan rapat untuk pemanggilan dan pemeriksaan Notaris yang melakukan pelanggaran. Notaris yang melakukan pembuatan akta di Kota Pekanbaru sebagai tempat kedudukan Notaris berdasarkan dokumen yang dikirimkan oleh para pihak ke Kota Pekanbaru melalui jasa pengiriman, namun penandatanganan akta tersebut Notaris hadir dan berhadapan dengan para pihak ditempat kedudukan badan usaha tersebut. Sanksi diberikan oleh MPW terhadap pelanggaran tersebut antara lain pemberhentian sementara dan teguran tertulis. Sanksi teguran tertulis yang diberikan atas pelanggaran dalam menjalankan kewenangan diluar wilayah jabatan baru pertama kali, sedangkan sanksi pemberhentian sementara selama 6(enam) bulan yang diberikan dengan pertimbangan telah diberikan sanksi teguran lisan dan teguran tertulis sebelumnya.

Goals of this research is to determine control of notary who runs the violations outside their territorial authorities office by the Regional Supervisor, and penalties are given to the Notary who implement their authority outside the city of Pekanbaru. Juridic empirical research is, approaches to the problem of respondents and resource by considering the prevailing of legal norms linked to the phenomena of problems those encountered in the research. Research was conducted in the city of Pekanbaru. Resource are used in this research is primary data by interview and secondary data by literature studies (library research). Techniques of data collection was performed by non-random sampling using a purposive sampling (samples intended), ie samples are taken by a certain criteria with the goal of research is based on the object under study. Data obtained were analyzed qualitative then represented descriptively by illustrating and outlining in accordance with the problems related to the research. Oversight over the notary who run outside their territorial authorities by the Board of Supervisors office area in the city of Pekanbaru is based on the report by the injured party, relating to the reports by Board of Supervisors actionable to held a meeting area for calling and doing examinations of notary violations. Notary who make deed in the city of Pekanbaru as domicile is based on the document sent by the party to Pekanbaru via delivery service, however the signing of the notary deed dealing to attend and the seat of parties on such business entity. Sanction is imposed by MPW for violation include the suspension and writted warning. Written warning are given for violations in implementing their authority outside his territory, due to consideration of doing outside the territorial authority positions for the first time, whereas the penalties of suspension for six (6) months are given with the consideration of verbal warning and penalties before written warning.

Kata Kunci : Pengawasan Notaris, Majelis Pengawas Daerah, Sanksi Notaris