BIROKRASI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (STUDI KASUS: Ketidaknetralan Birokrasi dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011)

Lia Eldest Sihotang, Drs. Haryanto,MA

2013 | Tesis | S2 Politik dan Pemerintahan

Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) secara langsung telah dilakukan sejak tahun 2004 dan masih menyisakan banyak permasalahan. Budaya politisasi birokrasi dilakukan untuk memenangkan salah satu kandidat dalam pemilukada menjadikan birokrasi mudah untuk terlibat dalam politik praktis yang menyebabkan seorang birokrat bersikap tidak netral. Keterlibatan birokrasi dalam pemilukada Kota Pekanbarumemberikandampakbagikeberadaanbirokrasi. Kota Pekanbaru telah dua kali melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung, yaitu pada tahun 2006 dan tahun 2011. Pemilukada tahun 2011 diikuti oleh dua pasangan calon yaitu Firdaus-Ayat dan Septina-Erizal Muluk yang masingmasing pasangan diusung oleh gabungan partai politik. Hasil Pemilukada Kota Pekanbaru tahun 2011 yang dimenangkan oleh Firdaus-Ayat digugat oleh Septina sehingga mengalami pemungutan suara ulang. Pemungutan Suara Ulang terjadi karena terjadi pelanggaran oleh birokrat Kota Pekanbaru seperti Camat dan Lurah dan beberapa SKPD. Rumusan masalah penelitian ini adalah Mengapa birokrat terlibat (tidaknetral) pada pemilihan kepala daerah di Kota Pekanbaru tahun 2011?. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan motif birokrat di Kota Pekanbaru sehingga terlibat dalam politik praktis dan bersikap tidak netral dalam pemilukada Kota Pekanbaru 2011. Motifnya ialah Motif Material (Jabatan, kekuasaan) dan Motif Non Material (Status Sosial dan Balas Jasa). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif analisis deskrptif dengan jenis penelitian studi kasus. Data yang valid dan relevan diperoleh dalam penelitian ini melalui data primer (wawancara mendalam, observasi) dan melalui data sekunder (dokumen-dokumen). Hasil penelitian menujukkan bahwa sikap dan perilaku ketidaknetralan birokrat saat menjelang pelaksanaan pemilukada Kota Pekanbaru adalah mendukung salah satu kandidat calon kepala daerah melalui kampanye dan penggunaan fasilitas negara. Penyalahgunaan jabatan birokrat secara individu dan birokrasi dalam sebuah institusi dengan mudah digunakan oleh penguasa untuk memenangkan kandidat. Motif idealisme seorang birokrat tidak ditemukan dalam keterlibatan birokrat di Pemilukada Kota Pekanbaru 2011. Akan tetapi Motif material untuk menaikkan pangkat maupun mempertahankan jabatan menjadi motif dari birokrat Pekanbaru untuk terlibat dalam pemilukada. Selain itu, Motif Non Material seperti rasa aman dan prestise sosial menjadi motif birokrat terlibat dalam pemilukada Kota Pekanbaru 2011. Motif politik balas jasa oleh birokrat Pekanbaru kepada atasannya merupakan motif yang paling besar pengaruhnya kepada keinginan birokrat untuk terlibat. Keterlibatan birokrat dalam pemilukada Kota Pekanbarutahun 2011 dan adanya motif birokrat untuk terlibat dalam pemilukada tidak lepas dari kondisi sosial kultural, sosial ekonomi dan sosial politik sehingga menyebabkan birokrasi berperilaku tidak netral.

The Election of Local Head directly have been done since year 2004 and still leave over many problemses. Culture of politicy bureaucracy done to win one of the candidate in election of regional leader make easy bureaucracy to got mixed up with practical politics which cause a bureaucrat behave not neutral. Involvement of bureaucracy in election of town regional leader of Pekanbaru give impact for existence of bureaucracy. Town of pekanbaru have twice executed election of regional leader directly, that is in the year 2006 and 2011. Election of year local head 2011 followed by two candidate couple that is Firdaus-Ayat and Septina-Erizal Muluk which is the each couple carried by political party aliance. Result election of local head of Pekanbaru year 2011 won by Firdaus-Ayat sued by Septina so that experience of re-balloting. Re- balloting happened because collision by bureaucrat of Pekanbaru like head of a district and head of a village and some SKPD. Formula of the problem of this research is “Why bureaucrat involve (unneutral) at election of local head in Pekanbaru City year 2011?”. This research aim to description bureaucrat motif of Pekanbaru so that got mixed up with practical politics and behave not neutral in election of local head of Pekanbaru 2011. The motif is Motif Material (Position, power) and Motif Non Material ( Social Status and Recompensation). Method which used in this research is qualitative descriptive analysis with type research of case study. The relevant and valid data obtained in this research by primary data (circumstantial interview, observation) and by sekunder data (documents). The research result indicate that attitude and behavior of isn't neutral of moment bureaucrat nearing execution of election of regional leader of Pekanbaru is to support one of the local head candidate by campaign and usage of state facility. Abuse of bureaucrat position individually and bureaucracy in a institution is easily used by power to win candidate. Idealism motif a bureaucrat not be found in involvement of bureaucrat in election of regional leader in Pekanbaru 2011. However the material motif for promote and maintain position become motif of bureaucrat of Pekanbaru to got mixed up with election of local head. Besides that, Motif of Non Material like social presstige and security become involved in bureaucrat motif in election of local head of Pekanbaru 2011. Political motif of recompensation by bureaucrat of Pekanbaru to the superior is the biggest motif influence of desire bureaucrat to involve. The involvement of bureaucrat in election of local head town of pekanbaru in year 2011 and existence of bureaucrat motif to got mixed up with election of local head not get out of the condition of cultural social, economic social and social of politics, so that cause behavioral bureaucracy is not neutral.

Kata Kunci : Birokrasi, NetralitasBirokrasi, Motif Politik