PENJATUHAN SANKSI DEWAN KEHORMATAN DAERAH TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN PEMUNGUTAN HONORARIUM DALAM PEMBERIAN JASA KONSULTASI HUKUM (Studi Kasus Penjatuhan Sanksi Kode Etik di Kabupaten Bantul)

HENDRA FAIZAL NOORFIARDI, Sigid Riyanto, SH.,M.Si

2013 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penulisan ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui dan menganalisis apa dasar pertimbangan Dewan Kehormataan Daerah Kabupaten Bantul, bahwa pemungutan honorarium oleh Notaris dalam pemberian jasa konsultasi hukum terhadap kliennya merupakan pelanggaran Kode Etik Notaris. (2) Mengetahui mekanisme pemeriksaan dan penjatuhan sanksi oleh Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Bantul terhadap Notaris yang melakukan pemungutan honorarium terhadap kliennya yang membutuhkan jasa konsultasi hukum di Kabupaten Bantul. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, Subjek Penelitian adalah responden dan narasumber yang benar-benar mengerti tentang permasalahan yang diteliti, teknik penentuan sampel menggunakan purposive/judmental sampling dan metode analisis data yang dipergunakan adalah kualitatif. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa pertama, dasar pertimbangan Dewan Kehormatan Daearah Kabupaten Bantul dalam hal pungutan honorarium oleh Notaris berkaitan dengan jasa konsultasi merupakan suatu pelanggaran Kode Etik yang merujuk kepada ketentuan Pasal 3 ayat (6) Kode Etik Notaris, kedua Proses penyelesaian pelanggaran kode etik tersebut adalah dengan penyelesaian secara internal organisasi, tidak melalui proses persidangan kode etik, dalam hal ini Ketua Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Bantul yang memberikan teguran secara langsung kepada Notaris yang melakukan pelanggaran tersebut. Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul tidak dilibatkan dalam penyelesaian permasalahan ini.

This research is aimed to: (1) acknowledge and analyze what the basic consideration of The Honorary Council of the Bantul Regency, that the honorarium by the notary in the granting of legal consulting services to its clients is a violation of the code of ethics of notary public. (2) know the mechanism of examination and the overthrow of sanctions by the Council of Regency of Bantul Area to honor the notary who made the honorarium to the clients who need legal consulting services in Bantul Regency. This study uses empirical juridical approach, the subject of the research was the respondents and interviewees who really understand about the problems examined, the sample determination technique using a purposive sampling method and judmental/analysis of data used is qualitative. Based on research it can be concluded that the first, basic considerations Of Honor Area of Bantul Regency in case of charges relating to honorarium by Notary consulting services is a breach of a code of conduct which refers to the provisions of article 3, paragraph (6) of the code of ethics the second notary, a checkout process that is a violation of the code of ethics with the completion of the Organization internally, not through the trial proceedings, the code of conduct in this area is the Honorary Chairman of the Council of Regency of Bantul who gives reproof directly to the Notary who did such breach. Assembly Supervisor Area of Bantul Regency is not involved in solving this problem.

Kata Kunci : Sanksi, Honorarium, Jasa Hukum, Kode Etik