PERLINDUNGAN TERHADAP STATELESS PERSONS ETNIS ROHINGYA MYANMAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

DEWI NURVIANTI, Heribertus Jaka Triyana. S.H., LL.M., MA.

2014 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penelitian ini diajukan untuk menjawab dua permasalahan terkait perlindungan hukum terhadap stateless persons. Pertama, Bagaimana hukum internasional memberikan perlindungan terhadap Stateless Persons?. Kedua Bagaimana prosedur pemberian suaka terhadap Stateless Persons etnis Rohingya oleh pihak ketiga? Tesis ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian terhadap asas-asas hukum yang berkaitan dengan variabel penelitian. Ditujukan untuk meneliti ketentuan hukum internasional mengenai perlindungan terhadap individu yang tidak memiliki kewarganegaraan (Stateless Persons) dan untuk Mengetahui prosedur pemberian suaka oleh pihak ketiga kepada Stateless Persons etnis Rohingya. Dalam tesis ini digunakan tiga pendekatan yaitu; pendekatan instrumen hukum internasional mengenai perlindungan terhadap stateless persons; pendekatan terhadap aturan nasional yang berkaitan pemberian suaka terhadap etnis rohingya; pendekatan sejarah dengan menelaah penyebab etnis rohingya tidak memiliki status kewarganegaraan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari perundang-undangan terkait, buku, jurnal, artikel, data dari internet, dan kamus. Dari analisa tersebut, penulis menyimpulkan bahwa: pertama, memiliki status kewarganegaraan adalah hak setiap individu yang dijamin dalam konvensikonvensi internasional. Penjaminan status tersebut juga didasarkan pada prinsip penghormatan martabat manusia yang merupakan ius cogens dalam hukum internasional. Tidak terpenuhinya hak etnis rohingya untuk memiliki status kewarganegaraan, berdampak pada konflik yang terjadi di Myanmar yang melibatkan pemerintah Myanmar dengan etnis Rohingya, maupun antar warga negara Myanmar dengan etnis Rohingya. Kedua, pencarian suaka hingga memperoleh status pengungsi yang dilakukan etnis rohingya ke beberapa negara mengalami hambatan, dikarenakan negara-negara yang dituju bukan pihak dari Konvensi yang berkaitan dengan stateless persons maupun konvensi pengungsi. Keadaan ini berakibat pada kerentanan akan tindakan diskriminasi yang dialami etnis Rohingya dari pemerintah negara-negara yang dituju tersebut.

This research is attempt to answer two questions related to law protection of stateless persons. First, how does international law give the protection to stateless persons? Second, how does the procedure of asylum application to Rohingya as stateless persons by the third parties? This thesis is a normative legal research, which is the research against the principles of law that related to research variables. In purpose to research international law provisions those are related to the protection for stateless persons and to find out the asylum application procedure by the third parties to Rohingya’s stateless persons. This research uses three kind of approaches, those are; international law instruments approaches of the protection to stateless persons; national regulations approaches related to asylum application to Rohingya ethnicity; historical approaches by making inquiries of the cause of Rohingya ethnicity statelessness. The data are used in this thesis are secondary data consist of related convenstions, ,books, journals, articles, internet data, and dictionary. As the result of the analysis, writer concludes; first, having a citizenship is every individual’s right that is assured by international conventions. This assurance is also based on the honor of human value which is the ius cogens in international law. The Rohingya ethnicity statelessness causes conflicts in Myanmar involving either Myanmar’s government against Rohingya ethnicity or Myanmar’s citizen against the Rohingya ethnicity. Second, Rohingya ethnicity gets difficulties and obstacles in their attempt to obtain asylum for refugee status from some countries, this is because the destined countries are neither bonded to stateless person convention nor refugee convention. This situation causes high possibility of discrimination Rohingya ethnicity may encounter from the destined countries’ governments.

Kata Kunci : perlindungan hukum internasional, stateless persons, pemberian suaka