POLITIK HUKUM KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN DALAM SISTEM HUKUM PEWARISAN DI INDONESIA  

ERLIANTY, Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si.

2013 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penelitian ini diajukan untuk menjawab beberapa pertanyaan berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap kedudukan anak luar kawin dalam sistem hukum waris di Indonesia, yaitu, pertama, bagaimana latar belakang terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010? kedua, bagaimana proses terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010? Ketiga, bagaimana kedudukan produk hukum Putusan Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum di Indonesia? Dan keempat, bagaimana idealnya penyelesaian sengketa waris anak luar kawin setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUUVIII/ 2010? Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan empat (4) jenis pendekatan, yaitu pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan studi kasus (case approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Penelitian ini mendalami putusan tersebut, ditunjang dan diperkaya dengan bahan pustaka berupa buku, jurnal, laporan hasil penelitian dan/atau data sekunder yang berkaitan dengan putusan tersebut, untuk kemudian dianalisis. Dari penelitian ini, penulis menyimpulkan, bahwa: pertama permohonan judicial review diajukan oleh Machica Mochtar, yang memohonkan agar Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pasal 2 ayat (2) yang mengatur masalah pencatatan perkawinan dan pasal 43 ayat (1) dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibatnya. Kedua, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan untuk sebagian sebagaimana tertuang di dalam Putusan Nomor 46/PUUVIII/ 2010. Dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) conditonally unconstitutional atau konstitusional bersyarat. Ketiga, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat (final and binding), tidak ada peluang menempuh upaya hukum berikutnya berupa kasasi dan Peninjauan Kembali. Keempat, Putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak memberikan penjelasan ketika ada pihak yang bersengketa waris dan terhalang oleh istilah “anak luar kawin”. Maka menurut hemat penulis pengaturannya tetap menggunakan KUHPerdata (bagi penduduk yang tunduk pada KUHPerdata).

This study proposed to answer some questions relating to the decision of the Constitutional Court Number 46/PUU-VIII/2010 against child born out of wedlock standing on legacy legal system in Indonesia, namely, first, about the background of the Constitutional Court No. 46/PUU-VIII/2010 publication. Second, about the process of the Constitutional Court No. 46/PUU-VIII/2010 issuance. Third, about the position of Constitutional Court's decision of law product in the legal system in Indonesia? And fourth, how Ideally Legacy Dispute Resolution Child Outside Marriage After The Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010? This research is a library reasearch by using four (4) types of approaches, namely conceptual, regulatory approach, a case study approach, and lastly, to approach a comparison between the concept of Islamic law with positive law. This research studied the decision, supported and enriched with library materials such as books, journals, research reports and / or secondary data relating to the decision. From this study, the authors conclude, that: first petition for judicial review filed by Machica Mochtar, who plead that Law No. 1 of 1974 on Marriage in particular Article 2 paragraph (2) providing for the registration of marriages and Article 43 paragraph (1) should be declared to have the force of law with all its consequences. Secondly, the Constitutional Court partially granted the petition for as stated in the Decision No. 46/PUU-VIII/2010. In the decision of the Constitutional Court declared the provisions of Article 43 paragraph (1) conditionally unconstitutional or constitutional conditional.Third, the decision of the Constitutional Court are final and binding (final and binding). That is, there is no chance of taking legal action following the post-verdict judgment as usual that still allow the appeal and judicial review. Fourth, the Constitutional Court's ruling does not give an explanation when there are disputants inheritance and hindered by the term \\" child born out of wedlock \\" Then according to the settings of the writer keeps the Civil Code (for residents who are subject to the Civil Code).

Kata Kunci : politik hukum, anak luar kawin, hukum waris, mahkamah konstitusi