KOMPETENSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA TERKAIT SURAT KEPUTUSAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH MENGENAI PENGAMBILAN MINUTA AKTA DAN PEMANGGILAN NOTARIS UNTUK KEPENTINGAN PROSES PERADILAN

FANDY KURNIAWAN PATTIRADJA, Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, S.H., M.H.

2013 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kompetensi peradilan tata usaha negara terkait surat keputuan majelis pengawas daerah mengenai pengambilan minuta akta dan pemanggilan notaris untuk kepentingan proses peradilan serta efektifitas dari putusan pengadilan tata usaha negara terhadap keputusan majelis pengawas daerah mengenai persetujuan untuk pengambilan minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif karena penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder dengan pendekatan perundang-undangan. Dalam rangka melengkapi data yang diperoleh maka dilakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer. Data primer didapat melalui wawancara dengan narasumber, sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Analisa data yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif yakni dilakukan kategorisasi berdasarkan permasalahan yang diteliti dan data skunder yang dikumpulkan setelah data terkumpul diseleksi, kemudian disusun secara teratur untuk mengadakan analisis dengan menggunakan berbagai ketentuan/peraturan maupun pendapat para ahli dan diasajikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah mengenai persetujuan pengambilan minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk kepentingan proses peradilan menjadi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara jika alasan yang mendasari tidak terkait dengan proses Pidana, sedangkan dalam hal terkait dengan proses peradilan pidana menjadi kewenangan Peradilan Umum. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap keputusan Majelis Pengawas Daerah mengenai persetujuan untuk pengambilan minuta akta dan/atau surat-surat yang di lekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris tidak akan efektif dan bermanfaat dikarenakan adanya asas praduga rechmatig dan lamanya waktu beracara.

This research aimed to found state administration judicature competence related to local superintendant commitee decision letter about certificate minuta withdrawal and notary summoning for judicature process interest and effectiveness from state administration judicature verdict to local superintendent commitee about agreement to certficate minuta withdrawal and/or letters adhered to certificate minuta or Notary protocol within Notary storage. This research uses a normative juridical because research done by examining library materials or secondary data approach to legislation. In order to complement the data obtained is carried out field research to obtain primary data. The primary data obtained through interviews with sources, while secondary data obtained from primary legal materials, secondary, obtained through library research. Analysis of the data used is a qualitative approach that is done categorization based on the problems studied and secondary data collected, once the data is collected are selected, and then arranged on a regular basis to conduct the analysis using a variety of provisions / regulations as well as expert opinion and presented descriptively. This research result showed that Decision letter from Local Superintendent Commitee about Certificate minuta interpretation and notary calling for judicature process interest became competence State Administration Judicature if the reason which based wasn’t related to Criminal action, whereas within related case with criminal judicature process being general Judicature authority. Judicature verdict of State Administration to Local superintendent commitee decision about agreement to certificate withdrawal which adhered to certificate minuta or Notary protocol within notary storage won’t effective and benefical because due to praesumtio iustae causa principle and the length of time judicial process.

Kata Kunci : Kompetensi, Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan MPD