PEMBATALAN AKTA JUAL BELI TANAH YANG BELUM DIDAFTARKAN BERDASARKAN KESEPAKATAN PENJUAL DAN PEMBELI MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA

IHDINA YULIA WARDHANI, Taufiq El Rahman, S.H., M.Hum

2013 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pembatalan berdasarkan kesepakatan para penjual dan pembeli atas Akta Jual Beli tanah yang belum didaftarkan di Kantor Pertanahan saat ini, serta mengenai kewenangan Notaris dalam hal pembatalan berdasarkan kesepakatan para penjual dan pembeli atas Akta Jual Beli tanah yang belum didaftarkan di Kantor Pertanahan menurut hukum positif Indonesia. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam tesis ini yaitu berdasarkan penelitian kepustakaan, yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan secara yuridis normatif. Langkah-langkah dalam penelitian ini menggunakan logika yuridis untuk menganalisa asas-asas hukum dari kaidah-kaidah hukum yang saat ini berlaku dalam menyelesaikan masalah, penelitian ini juga didukung dengan data empiris melalui wawancara terhadap sejumlah Notaris, PPAT serta pengamat Hukum Pertanahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap akta mengenai suatu perbuatan hukum yang menimbulkan peralihan, hapusnya maupun pembebanan hak atas tanah yang dibuat dihadapan PPAT yang memenuhi syarat sah perjanjian dan syarat formal, tidak dapat dibatalkan dan wajib didaftarkan di Kantor Pertanahan. Mekanisme pembatalan dengan akta notaris terhadap akta jual beli yang telah dibuat PPAT tidak dapat dibenarkan, karena notaris tidak dapat membuat akta yang menimbulkan peralihan hak atas tanah kembali kepada penjual, walaupun akta tersebut dibuat berdasarkan kesepakatan pihak penjual dan pembeli, serta belum didaftarkan di Kantor Pertanahan.

This study aims to determine the abrogation mechanism based on the agreement of the seller and the buyer for Deed of Sale and Purchase of land that has not been registered in the Land Office, as well as the authority of the notary in the case of abrogation by mutual agreement of the buyer and seller on the Deed of Sale and Purchase of land that has not been registered at the Land Office under the positive laws of Indonesia. Research methods used by the author in this thesis is based on research literature which approaches the research conducted normative jurisdiction. The steps in this research uses juridical logic to examine the legal principles of the rules of law that currently valid, but research is also supported by empirical data through a number of interviews with a number of Notaries, PPAT and the observer of Land Law. The results showed that the sale of land by deed of sale and purchase made by PPAT led the transition of land rights. Where every deed regarding a legal action that causes the transition, and the abolishment of the imposition of land rights made in presence PPAT qualified legal agreements, irrevocable and shall be registered in the Land Office. So that the abrogation mechanism by notarial deed on deed of sale has been made PPAT can not be justified, because the notary deed can not make the transition leading to land rights back to the seller, even if the deed is made based on the agreement of the seller and buyer, and have not been registered at the Land Office.

Kata Kunci : Pembatalan, Akta Jual Beli, Tanah