ANALISIS INVENTARISASI ASET TETAP PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

Hendro Novianto Sujarwo, Prof. Dr. Abdul Halim, MBA, Akt.

2013 | Tesis | S2 Ilmu Akuntansi/Akuntansi Terapan

Aset tetap masih menjadi penyebab buruknya opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Bantul pada tahun 2011 telah melakukan inventarisasi dan penilaian atas aset tetap. Dari LKPD tahun 2011 terdapat pos Aset Lainnya sebesar Rp 11.613.236.488,12 dimana angka ini berasal dari aset tetap yang tidak bisa ditelusuri rincian barangnya. Berdasarkan hal tersebut diduga proses inventarisasi dan penilaian aset tetap yang telah dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktorfaktor penting inventarisasi aset tetap milik Pemerintah Kabupaten Bantul. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner dengan menggunakan teknik purposive sampling dan juga dilakukan wawancara tak berstruktur. Untuk mengidentifikasi faktor digunakan analisis faktor konfirmatori dan untuk menganalisis hasil identifikasi faktor digunakan analisis statistik deskriptif yang diperkaya dengan data hasil wawancara. Hasil analisis faktor menunjukkan bahwa terdapat 5 faktor yang melandasi/dapat menjelaskan inventarisasi aset tetap Pemerintah Kabupaten Bantul, yaitu: faktor pendataan, faktor pengkodean, faktor pengelompokan, faktor pencatatan dan faktor penilaian. Hasil analisis deskriptif kualitatif menunjukkan bahwa kemampuan teknologi informasi dan kelengkapan sarana prasarana di kantor belum didukung oleh kemampuan Sumber Daya Manusia, hal ini disebabkan antara lain pengetahuan pengurus barang mengenai pengelolaan BMD belum memadai dan sumber daya manusia yang mengurusi BMD kurang mampu untuk mengoprasionalkan Komputer. Selain itu Pemerintah Kabupaten Bantul memiliki Database berupa buku Induk namun tidak valid, tidak semua SKPD memiliki Buku Inventaris.Aplikasi SIMBADA tidak up to date, Tidak pernah dilakukan Rekonsisliasi data Aset tetap antara bidang Aset dan Bidang akuntansi maupun Pengurus barang dengan pembuat neraca di masing-masing SKPD, adanya pradigma bahwa pengurus barang hanya bertugas menyimpan dan menyalurkan barang saja, Pengurus barang belum memahami kegunaan laporan mengenai aset tetap dan Informasi dan data mengenai pengadaan barang merupakan sesuatu yang tabu untuk diketahui umum. hasil penilaian tidak diumumkan ke publik melalui media online dan hasil penilaian belum diawasi oleh pihak yang independen.

Fixed assets still became a factor of poor opinion on Local Government Financial Report (LKPD) throughout Indonesia. Bantul Regency Government in 2011 had conducted an inventory and audit of fixed assets. From LKPD in 2011, there was other post assets amounted to IDR 11,613,236,488.12, whereas this number derived from fixed assets of which properties details could not be traced. Based on this, it was assumed that the assets inventory and audit that had been carried was not in accordance with the conditions set. This research aimed to identify and analyze the essential of fixed assets inventory owned by Bantul Regency Government. The data were collected through questionnaires distribution using purposive sampling techniques and unstructured interviews were also conducted. To identify the factors, confirmatory factor analysis was used to analyze the results and identify the factors descriptive statistical analysis enriched with the data from the interviews result was used. The result of the factor analysis shows that there are five factors that underlie / explain the fixed asset inventory of Bantul Regency Government, namely: data collection factor, coding factor, grouping factor, recording factor and audit factor. Qualitative descriptive analysis result shows that the ability of information technology and the completeness of the infrastructure in the office have not been supported by the ability of the Human Resources, this is due to the inadequate knowledge of the properties managers concerning BMD management and the human resources managing BMD are less capable to operate the Computers. Besides, Bantul Regency Government has a database in the form of source book; however it is not valid, not all of SKPD have Inventory Book. SIMBADA application is not up to date, The Data Reconciliation of fixed assets and equipment, between the assets field and the accounting field as well as the properties managers with the balance sheet makers in respective SKPD, the paradigm that says only the properties managers that have the duty to store properties and distribute properties only, the properties managers have not understood about the usefulness of fixed assets report and information and the data regarding the provision of properties is taboo for public knowledge. The audit results are not announced to the public through online media and the audit result has not been supervised by an independent party.

Kata Kunci : Pemerintah daerah, Inventarisasi aset tetap, analisis faktor