FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH PADA PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN PASCA MUSRENBANG DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Evi Agustina Rahayu, Ir. Leksono Probo Subanu, MURP., Ph. D.

2013 | Tesis | S2 Magist.Prnc.Kota & Daerah

Pendekatan perencanaan partisipatif dalam pembangunan di Indonesia dilaksanakan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Penjaringan partisipasi masyarakat sejak awal dalam proses perumusan kebijakan publik atau dalam perencanaan pembangunan menjadi penting untuk mengidentifikasi kebutuhan mereka, karena pembangunan dinilai berhasil apabila mampu memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Pendefinisian masalah dalam kebijakan publik diwarnai oleh kepentingan-kepentingan para aktor yang terlibat dalam proses perumusannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran tentang proses akomodasi usulan kegiatan dari masyarakat, sehingga kegiatan pembangunan tersebut dapat direalisasikan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deduktif – kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek Musrenbang yang berlangsung selama ini di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dinilai belum efektif. Dari hasil pengamatan kegiatan terealisasi di tahun 2011, serapan usulan kegiatan yang berasal dari Musrenbang hanya mencapai 39 %. Sedangkan 61 % bersumber dari selain Musrenbang, yaitu dari proposal yang diajukan masyarakat maupun hasil reses DPRD. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses berjalannya usulan kegiatan hingga terealisasi, diantaranya yaitu mekanisme penyampaian usulan kegiatan yang belum baku, sumber daya masyarakat yang umumnya masih lemah, sumber daya organisasi/perangkat daerah yang belum memadai, dan peran aktor perumus kebijakan publik yang signifikan. Proses perencanaan pembangunan daerah yang berlangsung secara umum masih memiliki beberapa kekurangan. Untuk mengoptimalkan keberhasilan perencanaan hingga ke tahap implementasi perlu upaya serius untuk membenahinya – sejak proses pengajuan usulan kegiatan, penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran hingga realisasi, termasuk dalam hal pengendalian atau evaluasi.

The participatory planning approach in Indonesia is conducted through the Musrenbang (The Multi Stakeholders Consultation Forum for Local Development Plan). Public participation in policy formulation or development planning becomes important to identify their needs, because the development is considered successful if it is able to solve problems in the community. Defining issues in public policy is influenced by the interests of the actors involved in the policy process. This study aimed to get a description of the process accommodating development projects proposed by the community, until they are being implemented. This research applied a deductive - qualitative approach. The results showed that The Musrenbang in Hulu Sungai Tengah Regency is considered as ineffective. The observation of projects implemented in 2011 discovered that the projects proposed through Musrenbang only reached 39%, while 61% comes from others, i.e. from the community proposals and the results of parliament recess. There are several factors affecting the post-Musrenbang planning process, those are: the non-standard mechanism of projects proposals delivery, weak community resources, inadequate organizational or institutional resources, and the significant role of public policy actors. In general, the local development planning process still has some shortcomings. To optimize the planning towards the implementation stage needs a serious effort of improvement – from the phase of proposals submission, planning and budgeting, until the implementation, including the stage of evaluation.

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Perencanaan Pembangunan Daerah, Musrenbang