PERANCANGAN TATA KELOLA KEAMANAN INFORMASI UNTUK PROSES PENGELOLAAN ASET INFORMASI (STUDI KASUS BPK RI)

Nia Kurniasih, Dr. Risanuri Hidayat, M. Sc.

2013 | Tesis | S2 Mag.Tekn.Informasi

Aset informasi merupakan bagian dari tata kelola teknologi informasi yang memiliki nilai dan berharga bagi organisasi. Sehingga diperlukan tata kelola teknologi informasi. Saat ini BPK telah memiliki tata kelola teknologi informasi, namun belum memuat antara lain: risiko yang dihadapi oleh TI BPK, proses keamanan fisik terhadap aset informasi, jaminan kepatuhan user untuk ikut serta berkomitmen menjaga keamanan aset informasi, pemantauan Biro TI terhadap proses pengamanan informasi BPK serta proses pengelolaan dokumen elektronik seperti recovery, back up dan restore, pemusnahan, pengamanan dan retensi. Penelitian ini akan melengkapi tata kelola teknologi informasi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan risiko untuk mengetahui masalah yang signifikan, dampak yang ditimbulkan, dan mitigasi yang diperlukan. Masalah yang muncul tersebut digunakan untuk menentukan prioritas prosedur untuk meminimalkan risiko. Penentuan masalah dilakukan dengan metode penyampaian kuesioner kepada pegawai Biro TI BPK RI. Kuesioner tersebut mengadopsi 22 indikator dalam ISO 27001:2005. Hasil kuesioner tersebut dianalisa untuk mendapatkan masalah yang signifikan sesuai dengan risk map. Hasil penelitian ini adalah sebuah peraturan yang mengatur pelaksanaan keamanan informasi. Peraturan berupa kumpulan prosedur keamanan informasi yang berhubungan dengan pengelolaan asset informasi dan telah mempertimbangkan masalah yang signifikan. Unsur-unsur dokumen tata kelola keamanan informasi berisi pernyatan komitmen, tujuan, ruang lingkup, rincian kebijakan, definisi, catatan rilis dan Standard Operating Procedure (SOP).

Information asset is a part of the information technology governance that has value and worth to the organization. Therefore, the organization needs the information technology governance. BPK RI currently has information technology governance, but does not contain the risks faced by IT BPK RI, the process of physical security in information assets, compliance assurance user to participate committed to protect the security of information assets, monitoring of IT Bureau of the BPK RI’s information security and electronic document management processes such as recovery, back up and restore, extermination, security and retention. This study will complement the information technology governance. This research uses approach to determine the risk of a significant problem, the impacts, and mitigation required. The problem that arises is used to determine the priority procedures to minimize risk. Determination of the issue was conducted by delivering questionnaires to employees of IT Bureau BPK RI. The questionnaire was adopted 22 indicators in ISO 27001:2005. The results of the questionnaire were analyzed to obtain a significant issue in accordance with a risk map. The result of this study is a regulation governing the impelementation of information security. This regulation consists of a collection of procedures relates to the information security and information asset management that has been considered a significant problem. The elements of information security governance regulations consists of a commitment statement, objectives, scope, policy details, definitions, release notes and Standard Operating Procedure (SOP).

Kata Kunci : Aset informasi, tata kelola keamanan informasi, penilaian risiko, ISO 27001:2005