TINJAUAN KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MENURUT HUKUM PERDATA

Zulkifli, Dwi Haryati, S.H., M.H.

2013 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan membahas keabsahan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah ditinjau dari Kitab Undang- Undang Hukum Perdata serta menganalisis bagaimana akibat hukum jika terjadi wanprestasi oleh pihak dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif (doctrinal) yaitu penelitian hukum kepustakaan bersifat deskriptif. Jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder maupun tersier mencakup studi kepustakaan terhadap buku-buku, Peraturan Perundangundangan dan hasil penelitian berbentuk karya ilmiah. Alat pengumpulan data menggunakan teknik studi dokumen. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa, (1) Keabsahan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah harus tetap berpedoman pada Pasal 1320 KUHPerdata meskipun Perpres nomor 54 Tahun 2010 juncto Perpres nomor 70 Tahun 2012 mengatur syarat keabsahan secara lebih terperinci. Sepanjang suatu kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah telah memenuhi syarat dalam Perpres tersebut maka secara otomatis juga telah memenuhi unsur Pasal 1320 KUHPerdata. (2) Wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak berakibat timbulnya sanksi bagi pihak pembuatnya. Salah satu akibat dari wanprestasinya penyedia barang/jasa disamping pelaksanaan denda adalah dapat diputusnya kontrak secara sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen. KUHPerdata mengatur bahwa pemutusan kontrak akibat wanprestasi haruslah melalui putusan Hakim (Pasal 1266). Meskipun demikian Perpres No.70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 93 memberi ruang kepada PPK memutus kontrak secara sepihak apabila penyedia barang/jasa melakukan wanprestasi. Hal ini berbeda dengan Pasal 1266 KUHPerdata, tapi dapat dilakukan sepanjang para pihak menyepakati klausul pemutusan kontrak secara sepihak itu secara tegas dalam kontrak, artinya Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia barang/jasa telah setuju mengenyampingkan Pasal 1266 KUHPerdata. Hal ini merupakan impelementasi dari asas kebebasan berkontrak yang dianut dalam Pasal 1338 KUHPerdata.

The aims of this research is to analyze and discuss about the legality of public goods and services procurement contract based on Burgerlijk Wetboek and to analyzed the legal impact if there is wanprestasi by the parties in the public goods and services procurement contract. This research used the normative approach (doctrinal) and its is legal research based on literature review which has descriptive characterictic. The data that had been used is secondary data that consists of primary legal sources, secondary or even tertiary legal sources and coped the literature review through books, regulations and the previous research. The data analyzing technique is using the documented study. Data that has been obtained will be analyzed qualitatively. Based on the research, there are some findings: (1) The legality of public goods and services procurement contract has to be reflected on Article 1320 BW, although Perpres No. 54/ 2010 juncto Perpres No. 70/ 2012 are regulated about the legality in an advance way. As long as the contract has fulfilled the requirements in that Perpres, so automatically its also fulfilled the substances of Article 1320 BW. (2) Wanprestasi that has been done by the parties will be impacted the penalty for those who made it. One of the impact from wanprestasi of providers beside the compensation is the breach of contract by one party (in this case the Pejabat Pembuat Komitmen or Commitmnet Officer). BW regulates the breach of contract because of wanprestasi should be by the judge’s decision (Article 1266). Although the Perpres No.70/2012 about the Public Goods and Services Procurement in Article 93 give spaces for PPK to breach the contract on their side if the providers did wanprestasi. This is quite different with Article 1266 BW, but it could be implemented as long as the parties agreed the clausul which mentioned about the breach of contract, which means, the Pejabat Pembuat Komitmen or Commitment Officer and Providers agreed to ignore the Article 1266 BW. This is an implementation of contract principle that regulated in Article 1388 BW.

Kata Kunci : kontrak, pengadaan barang/jasa, pemerintah