POLITIK MIKRO LMDH BANGUN DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM PHBM DI DESA DONOREJO, KECAMATAN KALIGESING, KABUPATEN PURWOREJO

RELA PAMBUDI, Dr. Ahmad Maryudi, S.Hut., M.For.

2013 | Skripsi | MANAJEMEN HUTAN

Perum Perhutani telah meluncurkan Progam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) sejak tahun 2001 melalui SK direksi Perum Perhutani No. 136/KPTS/DIR/2001. Keterlibatan masyarakat dalam program PHBM diwujudkan dalam wadah berbentuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Seiring berjalannya pelaksanaan PHBM banyak kendala yang dihadapi oleh LMDH. Terdapat indikasi bahwa pengambilan keputusan dalam kebijakan LMDH hanyadidominasi oleh pengurus LMDH saja dan distribusi manfaat tidak sampai pada masyarakat bawah tetapi hanya dinikmati oleh kalangan tertentu saja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses-proses pengambilan keputusan dan kebijakan di dalam LMDH serta menganalisis distribusi manfaat PHBM di dalam LMDH. Penelitian dilakukan padabulan Mei-Juni 2013 di LMDH Bangun yang secara administratif terletak di Desa Donorejo Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo Propinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara, pengamatan langsung dan pencatatan data sekunder. Analisis dilakukan secara diskriptif untuk mengetahui proses-proses pengambilan keputusan dan kebijakan di dalam LMDH serta untuk mengetahui distribusi manfaat di dalam LMDH. Hasil dari penelitian ini yaitu proses pengambilan keputusan di LMDH Bangun diputuskan melalui rapat LMDH dan pelaksanaanrapat sudah dilaksanakan secara demokratis. Tidaksemuaanggotadilibatkandalam proses pengambilankeputusantetapihanyapengurus intiLMDH dan perwakilan sub kelompok PHBM saja. Manfaat yang diperoleh dari PHBM yaitu pembagian lahan andil, tenaga sadap getah dan dana bagihasil. Pembagian lahan andil sudah dinikmati oleh seluruh masyarakat, tenaga sadap getah dilakukan oleh sebagian masyarakat yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah kebutuhan pekerjaan sadapan di lapangan. Penggunaan dana bagi hasil tidak dinikmati oleh seluruh anggota LMDH dan penggunaannya tidak banyak diketahui oleh anggota LMDH.

Perum Perhutani has launched the Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)since 2001 through Decree Perum Perhutani directors Number 136/KPTS/DIR/2001. Community involvement in PHBM program is made possible through a Forest Village Community Institution or refered to as Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). In the implementation of PHBM, many constraints are faced by LMDH. There are indications that decision-making in LMDH policy dominated by the group committe and local elitesand benefits from PHBM enjoyed only by them. This study aims to analyze the decisionmaking processes in LMDH and the distribution of benefits of PHBM within LMDH. This research was conducted in May-June 2013 in the Bangun LMDH which is administratively located on the Donorejo, Kaligesing, Purworejo, Central Java. This study used a quantitative with survei method. Data collection was done by interviews, direct observation and secondary data recording. Descriptive analize were conducted to determine decision and policy making process in LMDH and to determine the benefit distribution in LMDH. This research showed that the process of decision-making in Bangun LMDH can be decided through LMDH meeting and held democratically. Not all parties involved in the decision making process, but only the core committee of LMDH and representatives of sub groups PHBM only. The benefits derived from PHBM are land division sharing, sap tapping worker and revenue sharing. The Share of land distribution has been enjoyed by the whole community, sap tapping worker carried by community which adjusted with the needs in the fieldwork. The use of revenue-sharing is not enjoyed by all members of LMDH and its use is not widely known by the members of LMDH.

Kata Kunci : PHBM, LMDH, pengambilan keputusan, distribusi manfaat, politik mikro.