EVALUASI KEBERADAAN WEB GIS PADA SITUS WEB RESMI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DAN PROVINSI
ERNA KUSUMAWATI, Heri Sutanta, Ph.D,
2014 | Skripsi | TEKNIK GEODESIPerkembangan teknologi internet yang sangat pesat mempengaruhi lahirnya egovernment di Indonesia. Instansi pemerintahan dituntut untuk memiliki situs web resmi pemerintahan. Beberapa situs web resmi pemerintah kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia menampilkan aspek spasial berupa peta dan webGIS. Penelitian ini membahas penyajian data spasial berupa webGIS yang terdapat pada situs web resmi pemerintah kabupaten/kota dan provinsi. Data dikumpulkan dalam rentang waktu Maret hingga April 2013 dengan cara survei terhadap kepemilikan webGIS pada situs web resmi pemerintah kabupaten/kota dan provinsi. Survei dilakukan terhadap 497 kabupaten/kota dan 33 provinsi. Metode yang igunakan dalam penelitian adalah metode pasif dimana peneliti menilai sendiri webGIS yang ada tanpa melakukan korespondensi dengan pengguna. Parameter yang digunakan dalam menilai webGIS adalah alamat halaman webGIS, instansi penyedia webGIS, peta dasar yang ditampilkan, interaksi antar muka yang dapat dilakukan pengguna, dan platform webGIS. Hasil survei diperoleh bahwa terdapat 16 kabupaten/kota dan 4 provinsi telah menampilkan webGIS pada situs web resmi mereka. Namun demikian, alamat halaman webGIS ada beberapa yang tidak sesuai dengan domain resmi situs web pemerintahan (*.go.id). Instansi penyedia web GIS tersebut adalah Bappeda, DPU, dan Disperta. Platform web GIS yang digunakan adalah map server, java runtime, SVG, GML, Gmap API, dan Flash player. Interaksi antar muka dinilai berdasarkan toolbar navigasi yang digunakan pada halaman web GIS. Jumlah interaksi antar muka tergantung pada jenis platform webGIS. Peta dasar yang ditampilkan pada halaman webGIS ada beberapa jenis, diantaranya peta administrasi, peta penggunaan lahan, google map, dan peta citra. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat kepemilikan webGIS pada situs resmi pemerintah daerah masih sangat rendah, dengan fitur yang sederhana.
The advancement of internet technology is one factor triggering the beginning of egovernment policy in Indonesia. Government institutions were asked to have official website. Some official websites of district/city and provincial government in Indonesia have showed spatial information, such as map and webGIS. This research aims to identify spatial data dissemination through webGIS on the district/city and provincial government official website. The data were collected between March and April 2013 by a survey on webGIS in the official website of district/city and provincial government. The survey covered websites of 497 distrcit/city and 33 provinces. Passive method is used in this research, in which the researcher evaluate the websites without any correspondence. The following parameters were used to evaluate the webGIS:webpage address, institution of the webGIS provider, base map, user interface ability, and the webGIS platform. The survey found that there are 16 district/city and 4 province that have webGIS in their official website. However, are some webGIS were located in un-official government’s website domain (*.go.id). Government institutions who provide include Bappeda, Public Work and Agricultural Agency.. The platform for the webGIS are map server, java runtime, SVG, GML, Gmap API, and Flash player. User interface interaction was evaluated according to the navigation toolbars in web GIS page. There are some kinds of base map in web GIS page. They are administration map, land use map, google map, and images. The findings show that the use and ownership of webGIS on the local government websites can be considered very low, with relatively simple features. Key words : assessment, web GIS, government, district, city, province
Kata Kunci : penilaian, web GIS, pemerintah, kabupaten, kota, provinsi