Hambatan penerapan informed consent di bagian bedah umum, tulang dan kebidanan RSU Ulin, Banjarmasin

MAHENDRA, Ishak Kunji, Prof.Dr. H. Bambang Poernomo, S.H

2001 | Tesis | S2 Kesehatan Masyarakat

Latar Belakang : Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran pelaksanaan informed consent (persetujuan tindakan medk) dan HAM (hak asasi manusia)oleh dokter spesialis dan perawat, yang meliputi hak atas informasi, hak menentukan nasib sendiri, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Di samping itu, juga untuk mengetahui pengetahuan dokter spesialis dan perawat tentang perlindungan hukum kesehatan dalam melaksanakan persetujuan tindakan medik. Metode : Penelitian ini menggunakan rancangan crosss sectional dengan cara kuantitatif dan kualitatif, dengan responden 6 dokter spesialis dan 30 perawat yang bertugas di Unit Rawat hap, pada bagian bedah umum, bedah tulang, dan bedah obsgyn, dan 100 orang pasien yang mempunyai karakteristik berumur 17 tahun s.d 60 tahun, yang mampu berbuat sendiri. Alat ukur yang digunakan pada tahap I adalah menggunakan kuesioner dan check list kelengkapan informasi menurut hukum kesehatan. Tahap I1 menggunakan panduan wawancara secara mendalam tentang pengetahuan tentang hukum persetuj uan tindakan medik. H a s i 1 : Hasil penelitian kuantitatif menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara faktor prediymsisi; faktnr ymvidm, yaitii perntiiran-pwatiiran dan faktnr pasien, yaitu sosialisasi peraturan dengan pelaksanaan qformed ccwspr?t (Pb O,O5>. Ada hubungan antara faktor pendorong; pengetahurn provider dan pasien dengan pelaksanaan informed consent (P < 0,OS). Ada hubungan antara faktor penghambat; beban kerjakecapaian c h rnotivasi dengan pelaksanaatl Informed consent, Ada hiih?mgan antma faktnr pendi.ikrimg; dlikiinyn temm kerje dengan pelaksanaan informed consent. Hasil penelitian kualitatif menunjukkan mengapa tenaga mechk tidak memenuhi wajib hukum informed consent, ha1 ini disebabkan karena. (a) kurikuliim pendidikan di fakulta.. kedokteran hukum kesehatan tidak ada, (b) kurangnya sosialisasi peraturan tentang informed consent, (c) tidak ada fungsi pemantauan dan umpan balik terhadap pelaksanaan informed consent. Hasil crhservmi, penpmatan sermn lanping meniinjiikkan bahwa informasi yang diberikan tidak selengkap seperti menurut hukum kesehatan. Hasi! abservasi, pengamatan secara tidak langsung terhadap rekam medik pasien menunjukkan bahwa hanya 16%-20% pasien yang menyatakan memberikan tandatangan sendiri untuk persetujuan tindakan medik, 80% keputusan keperawatan dan pengobatan pasien ditandatangani oleh pihak kedua atau keluarga pasien. Dengan demikian praktek pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri pasien masih rendah. Hal ini hsebabkar? (a) kurnngnya pengetahuan doktcr sp+lis tentqnz w$h hllhm q f o rm~dco nwnt, (b) pasien tidak mengerti mengenai hak-haknya, salah satunya adalah hak menentukan nasib sendiri, (c) tidak ada fungsi pemantauan dan umpan balik terhadap pelaksanaan informed consent

Background : The research objectives is to obtain the description of informed consent and human right implementation by specialist doctors and nurses, including the rights for getting information, determining own fortune, and factors influencing. In addition, it is also to know how the specialist doctors and the nurses know about law of health protection and implication on the agreement in the medical treatment. Methods : This research used cross sectional design in either quantitative or qualitative ways, to the respondents of 6 specialist doctors and 30 nurses in duty of In-Patient Treatment Unit, in the public surgeon, orthopedists, and obsgynists, and 100 patients with characteristics of 17 to 60 years old, having done with selftreatment. The tools used in the first stage was using questionnaire and check list on information completion according to the law of health. The second stage used a guide to in-depth interview about the knowledge of medical treatment law of agreement. : The quantitative research shows that there is a correlation between predisposition factors: provider factor, that is rule and patient factor, that is rule socialization with the informed consent implementation (P>0,05). There is correlation between the supporting factors; provider’s patients’ knowledge with the informed consent implementation (P<0,05). There is correlation between constraint factors; load/exhaustive and motivation with the informed consent implementation. There is correlation between supporting factor; co-workers’ support with the informed consent implementation. The result of qualitative research shows why do the medical workers not fulfill the duty of law in informed consent, it is caused by (a) educational curriculum in the school of medicine in the existing health law; (b) less socialization of rule on informed consent; (c) there is no monitoring function and feedback to the informed consent implementation. The observation result, direct observation show that there is only 16-20% patients stating to give their own signahire for the agreement of medical treatment, 80% treatment and medication decisions signed up by the second party or the patients’ families. Thus, the implementation practice of rights of determining their own fortune is lower. It is caused by (a) the specialist doctors’ lack knowledge on the law duty of informed consent; (b) patients do not understand about their rights, one of them is determining own fortune; (c) there is no monitoring function and feedback to the informed consent implementation.

Kata Kunci : Manajemen Kesehatan Masyarakat,Informed Consent RSU, informed consent and human rights