POLITIK MIKRO LMDH WANA LESTARI DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM PHBM DI DESA TAWANGSARI, KECAMATAN KALIGESING, KABUPATEN PURWOREJO

ARFAN GHAFIKI A. SAAD, Dr. Ahmad Maryudi, S.Hut., M.For.

2013 | Skripsi | MANAJEMEN HUTAN

Dijalankannya PHBM berarti dibuka kesempatan partisipasi yang lebih luas kepada masyarakat untuk ikut terlibat aktif dalam pengelolaan hutan secara utuh. LMDH didesain sebagai ruang representasi masyarakat akar rumput dan memainkan fungsi menjembatani Perhutani dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lain sehingga salah satu tujuan PHBM untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat bisa diwujudkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses-proses pengambilan keputusan dan kebijakan serta mengetahui distribusi manfaat yang diperoleh di dalam LMDH. Penelitian ini dilakukan di LMDH Wana Lestari, Desa Tawangsari, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo. Lokasi dan lembaga ini dipilih dengan pertimbangan akses lokasi yang mudah dicapai serta LMDH ini telah termasuk kategori LMDH mandiri dari segi penilaian oleh Perhutani. Penelitian ini memakai pendekatan kuantitatif yang menggunakan metode survei. Data yang diambil dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan menggunakan metode penelitian survei lapangan. Sedangkan untuk pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk mengetahui proses-proses pengambilan keputusan dan kebijakan di dalam LMDH serta untuk mengetahui distribusi manfaat di dalam LMDH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses-proses pengambilan keputusan dan kebijakan di dalam LMDH Wana Lestari lebih banyak didominasi oleh pengurus dan tokoh-tokoh tertentu yang berasal dari kelompok masyarakat tertentu. Distribusi manfaat di dalam LMDH Wana Lestari yang telah dinikmati oleh semua anggota LMDH hanya penanaman di bawah tegakan. Distribusi manfaat yang berupa pembagian dana sharing, usaha-usaha produktif dan bantuan-bantuan lain belum jelas penggunaannya.

The implementation of Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) program opens the opportunities for local communities to parcitipate actively in forestry management as a whole. Forest Village Community Institution (FVCI) is designed as grassroot society representation and bridge Perhutani together with society and other stakeholders so that one of PHBM goals for the society welfare can be realized. This research aimed to analyze decision and policy-making process and achieved benefit distribution within FVCI. This research was done in Wana Lestari FVCI, Tawangsari village, Kaligesing sub district, Purworejo district. The FVCI was chosen because it's proximity to the city centre and it's category as an independent FVCI according to Perhutani's category. The research adopted quantitative approach using survey method. Research used primary and secondary data collected by field survey method. Samples were taken by purposive sampling. Descriptive analysis was conducted to determine decision and policy making process in FVCI and to determine the benefit distribution in FVCI. The results showed that decision and policy-making process in Wana Lestari FVCI dominated by group committee and certain figures come from certain society groups in Tawangsari village. And also, distribution of benefits in FCVI Wana Lestari enjoyed by all members just in the form of planting below the stands. Benefit distribution in form of fund sharing, productive bussiness, and other assistances is unclear use.

Kata Kunci : distribusi manfaat, LMDH, pengambilan keputusan, PHBM, purposive sampling