KUALITAS PELAYANAN KB PASCA SALIN PASIEN JAMPERSAL DI KECAMATAN PANJATAN KABUPATEN KULON PROGO

RINA NURYATI, dr. Mubasysyir Hasanbasri, MA.

2013 | Tesis | S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat

Latar Belakang : Program Jampersal adalah salah satu terobosan yang dilakukan kementerian kesehatan dalam rangka mempercepat penurunan MDG’s 4 dan 5. Jampersal diharapkan dapat menghilangkan hambatan finansial dan meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Paket pelayanan Jampersal meliputi antenatal care, persalinan, kontrol bayi, kontrol nifas dan keluarga berencana. Dengan melaksanakan seluruh paket Jampersal diharapkan terjadi juga pembatasan atau penjarangan kelahiran sehingga tidak terjadi kejadian “4 terlalu “ yaitu terlalu tua, terlalu muda, terlalu banyak, terlalu dekat. Pelayanan KB pasca salin pada pasien Jampersal sampai saat ini belum mendapat banyak perhatian, padahal jika tercapai tentunya kualitas kesehatan ibu dan bayi juga akan meningkat. Penelitian ini akan melihat bagaimana kualitas pelayanan KB pasca salin pasien Jampersal yang tampaknya belum dapat memperoleh hasil yang optimal. Metode : Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan rancangan studi kasus yaitu pelaksanaan kebijakan KB pasca salin pasien Jampersal. Responden adalah pasien Jampersal di wilayah kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta yang sudah lewat 42 hari postpartum, bidan, PLKB, kepala puskesmas, dan kepala seksi kesga dinas kesehatan. Hasil : Dari seluruh pasien Jampersal di wilayah Kecamatan Panjatan tahun 2012, hanya 28,37% yang melaksanakan KB pasca salin. Belum terlaksananya konseling yang berkualitas dari bidan menyebabkan pasien masih bimbang untuk menentukan pilihan KB setelah bersalin. Selain itu adanya sistem jaminan kesehatan daerah juga menimbulkan kerancuan karena setelah bersalin pasien beralih memakai Jamkesda yang tidak mengharuskan mengikuti KB pasca salin. Kesimpulan : Penerimaan KB pasca salin pasien Jampersal berkaitan dengan masih lemahnya konseling yang diberikan oleh petugas. Selain itu diperlukan dukungan kebijakan di tingkat daerah agar kebijakan pusat dapat bersambungan dengan kebijakan yang sudah ada di daerah.

Background: Jampersal (jaminan persalinan or insurance for delivery) is one of the programs of the Ministry of Health to accelerate the MDG’s 4 and 5 to eliminate financial barriers and increase access to safe health and delivery, high quality and affordable cares. Jampersal service package includes antenatal care, childbirth, postnatal care, and family planning. It is also expected that birth spacing or the incidents of “ 4 too”-- too old, too young, too much, and too close, were monitored. The purpose of this study was to view the quality of postpartum family planning and whether it has reached optimum output. Methods: This study was qualitative research using case study design, and conducted in Sub-district of Panjatan, Kulon Progo, Yogyakarta. The respondents were patients who used Jampersal insurance in their 42 days postpartum periods, midwives, field officers, head of public health centers, and district health office staff Results: Only 28.37% of all Jampersal patietns in the 2012 accepted postpartum family planning. A Qualified counseling conducted by midwives has not been implemented properly yet, that makes patients become hesitated to determine postpartum family planning options. Besides that, the regional health insurance system called Jamkesda also creates confision, because, after delivering babies, the poor patients have to changetheir previous insurance to Jamkesda system soon, and there’s no obligation for them to joint the family planning program after that. Conclusion: Acceptance of postpartum family planning using Jampersal scheme was related to the counseling given by the midwives. The local level policy support is absolutely needed to be in line with the central policy.

Kata Kunci : Jampersal, kualitas pelayanan, KB pasca salin