PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK TERKAIT PEMBATALAN LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN AKIBAT PELUNASAN HUTANG PADA KPKNL PEKALONGAN

Agustinus Eko Raharjo, Dr. Ari Hernawan, S.H, M.Hum.

2013 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dapat tidaknya dibenarkan tindakan pembatalan lelang eksekusi Hak Tanggungan sebagai akibat dari pelunasan hutang menurut hukum di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui akibat hukum pembatalan lelang eksekusi Hak Tanggungan bagi para pihak. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan empiris yang mendasarkan pada data sekunder sebagai sumber data disamping data primer. Penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan tindakan pembatalan eksekusi lelang Hak Tanggungan yang dilakukan oleh KPKNL Pekalongan yang diakibatkan oleh adanya pelunasan hutang dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian juga menunjukkan adanya akibat hukum bagi para pihak yang terkait dengan pembatalan lelang tersebut. Akibat hukum bagi kreditor yaitu kewajiban mengumumkan pembatalan lelang baik di Surat Kabar Harian maupun pada saat pelaksanaan lelang, mengembalikan dokumen barang jaminan dan meroya Hak Tanggungan serta membayar Bea Lelang Batal apabila pembatalan kurang dari 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang. Debitor berhak menerima kembali dokumen barang jaminan dan pencoretan Hak Tanggungan atas obyek Hak Tanggungan. Pejabat Lelang wajib memerintahkan pemohon lelang untuk mengumumkan pembatalan lelang melalui surat kabar harian apabila permohonan pembatalan dilakukan paling lambat 3 (tiga) sebelum pelaksanaan lelang, mengumumkan pembatalan lelang pada saat pelaksanaan lelang. peserta lelang berhak menerima kembali uang jaminan penawaran lelang yang telah disetorkan tanpa adanya potongan dan tidak berhak menuntut ganti rugi terhadap pembatalan lelang tersebut.

This study aims to determine whether or not to do the justification for cancellation of execution of security right collateral's auction as a result of the settlement of debt under the Indonesian Law. This study also aims to determine the legal consequences of cancellation of the execution of security right collateral's auction for stakeholders. It is a normative-juridical and empirical study which bases on the secondary data as data sources beside the primary data. The study was conducted with library research and field research. Data were analyzed qualitatively and the results are descriptively presented. The results of the study show that the cancellation of execution of security right collateral's auction conducted by KPKNL Pekalongan as a result of the settlement of debt can be justified by Indonesian Law. The results of the study also indicate legal consequences for the parties related to the cancellation of the auction. Creditors are obliged to announce the cancellation of the auction on the Daily News and at the time of the auction, return the collateral documents and write off the collateral security right and pay the Auction Cancellation Tax/Duty if the cancellation is less than 5 (five) work days before the auction day. Debitors deserve to get the collateral's document and the written-off collateral security right. Auction Officer/Auctioneer must command the auction requester to announce the auction cancellation in a daily newspaper if the cancellation is asked less than 3 (three) work days before the auction day, announce the cancellation in the auction day. Bidders deserve to get their sureties without any reduction, but they can not ask for any compensation for the cancellation.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pembatalan Lelang, Hak Tanggungan, Pelunasan Hutang