Politik Multikulturalisme di Malaysia; Kebijakan Pindah Agama Pada Kasus Lina Joy

Epul Saepulloh, S.Pd.I, Prof. Dr. Ichlasul Amal, M.A.

2012 | Tesis | S2 Agama dan Lintas Budaya

Tujuan penelitian tesis ini adalah untuk menguji teori politik multikulturalisme yang secara filosofis, teoritis dan praktis kontra produktif dengan teori politik komunitarianisme terkait kebijakan publik dalam hal kebebasan beragama, pindah agama berikut putusan hukum kasus Lina Joy di Malaysia. Kontradiksi dalam pergulatan paradigmatik itulah yang kemudian memetakan berbagai problem baik yang muncul dalam kasus Lina Joy itu sendiri maupun dalam proses pembuatan kebijakan tentang kebebasan beragama dan pindah agama secara umum di Malaysia. Adapun problem utama yang dianalisa dalam penelitian ini, yaitu: bagaimana sejarah politik di Malaysia, bagaimana koherensi antar undang-undang tentang kebebasan beragama (pindah agama) di Malaysia, dan bagaimana millet komunitarianisme ethnoreligious pada era poskolonial di Malaysia. Untuk menemukan jawaban atas persoalan-persoalan tersebut, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode studi kasus. Meski peneliti memilih opsi studi kasus tunggal (kasus Lina Joy), namun dalam rangka mengobjektivasikan objek material tersebut (data perihal kasus Lina Joy), maka peneliti ikut menyertakan analisa perihal data agregat tentang pemohon pindah agama secara umum. Alasannya, agar peneliti menemukan berbagai jawaban yang dieksplorasi dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Adapun tahapan dalam studi kasus jenis ini yaitu: menyeting tahapan penelitian, studi literatur, memilih desain atau pendekatan penelitian, mengumpulkan informasi melalui interview, mengumpulkan informasi melalui observasi, mengumpulkan semua informasi dan menginterpretasikannya, dan melaporkan hasil temuan serta mengkonfirmasikannya. Hasilnya, kebijakan tentang kebebasan beragama, pindah agama dan putusan hukumnya dalam kasus Lina Joy dipengaruhi oleh praktek millet komunitarianisme ethnoreligious. Indikasi ke arah sana terbaca dari kekhawatiran mayoritas hakim akan kemarahan umat Islam bila permohonan Lina Joy dikabulkan. Adapun substansi dari sistem millet komunitarianisme ethnoreligious itu sendiri merupakan integrasi dan fusi antara hukum sipil, hukum agama dan hukum adat yang mana konstruksinya dapat terbaca melalui analisa koherensi antar UU Federal dan turunannya terkait kebebasan beragama, pindah agama dan khususnya lagi terkait Melayu-Islam. Secara ideologis, sistem tersebut merupakan manifestasi dari politisasi Islam yang dikemas melalui etnifikasi model kolonial dan berorientasi pada politik etnisitas. Tujuannya untuk menjaga keutuhan struktur budaya Melayu, mempertahankan eksistensi deliberasi kolektif Melayu dan memperkuat hegemoni legitimasi politik Melayu atas etnis lainnya. Dengan demikian, maka keamanan ontologis para elite Melayu baik yang berkuasa di kerajaan, yudikatif, eksekutif, maupun legislatif tetap stabil.

The objective of this research is to examine multiculturalism political theory that counterproductive philosophically, theoretically and practically with communitarianism political theory regarding public policies in freedom of religion and religious conversion as well as the verdict of Lina Joy case in Malaysia. The contradiction of dialectical paradigm is appear the various problem, whether in the Lina Joy case itself or in the making of public policy about freedom of religion and religious conversion in Malaysia. Meanwhile the main problem analyzed in this research i.e.: the political history in Malaysia, coherence between Federal Constitution and its derivatives especially about freedom of religion (religious apostasy) in Malaysia, and the ethnoreligious communitarian millet in the post-colonial era in Malaysia. To find the answers of those problems, the author used case study method. Although the author chose single case study (Lina Joy case), the author included analysis on aggregate data on general applicant of conversion. It refers to objectifies the research material object (data on Lina Joy case). So, the author finds various answers in exploring the questions. While the stages in this type of case study are: setting research stages, literature study, choosing research design or approach, collecting information through interviews, collecting information through observations, gathering all information and interpreting it, and reporting the findings and confirming them. The result showed that the freedom of religion policy, religious conversion policy and its verdict in Lina Joy case was influenced by ethnoreligious communitarian millet practice. The indication for those ones was seen from the concern of the majority of judges on Muslim’s anger if Lina Joy’s request was accepted. Meanwhile, the substance of the ethnoreligious communitarian millet itself is the integration and fusion of civil law, religious law and common law in which its construction can be seen through coherence analysis between Federal Constitution and its derivatives regarding freedom of religion, converting and especially regarding Malay-Islam. Ideologically, this system is a manifestation of the politicization of Islam that made through ethnification of colonial model and oriented toward politics of ethnicity. The purpose is to maintain the unity of the structure of Malay culture, maintaining the existence of Malay collective deliberation and strengthening the hegemony of Malay political legitimization on other ethnicities. Therefore, the ontological security of Malay elites in the kingdoms, judicative, executive or legislative remains stable.

Kata Kunci : multikulturalisme, komunitarianisme, millet komunitarianisme ethnoreligious, etnifikasi dan politik etnisitas.