KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM MEMUTUS SENGKETA YANG MEMUAT KLAUSULA ARBITRASE PADA AKAD PERBANKAN SYARIAH (Studi Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No 1047/Pdt.G/2006/PA. Pbg dan Putusan Mahkamah Agung No 86/PK/AG/2009)

RAHMANIAH, Hartini, S.H., M.Si.,

2013 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan Pengadilan Agama dalam memutus sengketa yang memuat klausula arbitrase pada akad perbankan syariah, dan untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Purbalingga pada putusan Nomor 1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg yang menyatakan berwenang dalam memutuskan perkara a quo sehingga mengenyampingkan adanya klausul arbitrase dalam akta itu, serta pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan No. 86/PK/2009 terkait perkara tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah perpaduan antara yuridis normatif dan yuridis empiris. Data penelitian merupakan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan. Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian adalah: (1) Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut dalam bidang ekonomi syariah berdasarkan Pasal 49 huruf I UU No 3 Tahun 2006 dan Pasal 55 angka 1 UU No 21 Tahun 2008, namun apabila pada akad terdapat klausula arbitrase maka kewenangan Pengadilan Agama tersebut tidak dapat menjangkau sengketa yang ada. (2) Pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg adalah selain arbitrase, para pihak juga menunjuk Pengadilan Negeri Purbalingga sebagai alternatif dan karena sengketa terjadi pada tahun 2006, maka harus ditafsirkan sebagai Pengadilan Agama. Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali pada putusan No 86/PK/2009 karena alasan yang diajukan tidak sesuai dengan undang-undang, dan berpendapat bahwa Pengadilan Agama telah memiliki kewenangan dalam memutus perkara ekonomi syariah pada saat sengketa itu terjadi sehingga mengenyampingkan klausula arbitrase.

This research is aimed at identifying the authority of religious court in resolving disputes over arbitration clause in the Islamic Banking Contracts and identifying the consideration of the Panel of Judges of Purbalingga Religious Court for the verdict Number 1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg stating that it has authority to resolve the case, so that it ignores the arbitration clause contained in the contract and the consideration of the Supreme Court for the verdict Number 86/PK/AG/2009 concerned with the case. The research combined the juridical normative approach and the juridical empirical approach. Data of the research included secondary data obtained from literature research in the form of primary, secondary and tertiary legal materials, while primary data were obtained from field research. Methods of analysis used are qualitative. The results of the research indicate that (1) the Religious Court has an absolute authority in the sphere of Islamic Economy pursuant to Article 49 letter I of Act Number 3 of 2006 and Article 55 point 1 of Act Number 21 of 2008. However, if there is an arbitration clause in the contract, the authority of the Religious Court cannot reach the existing case. (2) In addition to the arbitration, the consideration of the panel of judges for the verdict Number 1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg is that the parties also appointed the District Court of Purbalingga as an alternative. Since the dispute occurred in 2006, it should be interpreted as the Religious Court. The Supreme Court rejected the judicial review on the verdict Number 86/PK/2009 because the given reasons were not pursuant to the law. Moreover, it argued that the Religious Court had the authority in resolving the case of Islamic banking case when the dispute occurred. Therefore, it ignored the arbitration clause.

Kata Kunci : Kewenangan Pengadilan Agama, Klausula Arbitrase