WOMEN’SPRACTICE AND WAHHABISM IN A JAVENESE PESANTREN

INAYAH ROHMANIYAH, MA, Dr. Wening Udasmoro, MA

2013 | Disertasi | S3 Agama dan Lintas Budaya

Disertasi ini membantah hubungan kausalitas antara Wahhabisme, radikalisme, kekerasan, dan praktek diskriminasi berbasis gender. Penelitian dilakukan untuk menyelidiki persepsi umum bahwa konservatisme teologis serta radikalisme teologis memiliki hubungan kausal dengan diskriminasi berbasis gender. Penelitian mengambil fokus PPMWI, sebuah pesantren yang secara teologis mengikuti habitus tauhid Wahhabi dan dilaporkan menjadi situs radikalisme agama. Penelitian memfokuskan kajian pada sumber dan konsep otoritas keagamaan yang digunakan untuk menjustifikasi berbagai praktek yang dilakukan serta bagaimana praktek sosial tersebut menjadi elemen dari wacana agama dan budaya. Analisis didasarkan pada kerangka teoretis Pierre Bourdieu tentang habitus, praktek, dan arena, serta Khaled Abou el Fadl tentang agensi dan otoritas. Habitus perempuan sebagai makhluk yang diciptakan kedua setelah lakilaki, sumber godaan seksual, dan di sisi lain keterlibatan mereka dalam kehidupan publik dipandang penting, mendorong perempuan PPMWI untuk melakukan strategi di arena social dan memproduksi praktek yang sesuai dengan kondisi mereka. Radikalisme teologis menjadi mekanisme untuk memproduksi praktek yang inklusif gender dan bukan kekerasan atas nama agama atau diskriminasi berbasis gender. Kebebasan akses dan keterlibatan perempuan dalam wilayah publik serta kekuasaan dan strategi yang mereka lakukan di arena social pada kenyataannya jauh dari ekstremisme yang menolak pemahaman Islam yang rasional. Dalam konteks PPMWI, perempuan terlibat dalam proses memahami kehendak Tuhan dan memiliki komitmen, kekuasaan, dan otoritas untuk menafsirkan dan merekonstruksi norma dan doktrin agama. Namun, sebagian menggunakan kekuasaan mereka untuk menerima otoritas persuasif dari para pemimpin agama. Otoritas para pemimpin keagamaan sering menyebabkan komunitas agama, termasuk perempuan, mengikuti habitus para pemimpin tersebut atas dasar pilihan mereka sendiri dan tanpa paksaan. Dalam hal ini, habitus tawhid sejalan dengan kesetaraan gender dalam kehidupan publik. Habitus tersebut menjadi strategi bagi perempuan untuk terlibat dalam ruang publik, karena mengandaikan konsep kesetaraan di antara manusia, termasuk kesetaraan antara pria dan wanita.

The dissertation refutes the causal linkage between Wahhabism, violence, radicalism and gender-based discriminative practices. Focusing on PPMWI, a pesantren that theologically embraces Wahhabi habitus of tawhid and was reported as the site of radicalism, the research investigates the common perception that theological conservatism as well as theological radicalism have a causal relationship with gender based discrimination. It focuses on sources and concepts of religious authority used to justify alternative practices and the ways in which this mode of social practice has become an element of religious and cultural discourse. Analysis builds on the theoretical insights of Pierre Bourdieu concerning habitus, practices, and field and of Khaled Abou el Fadl on agency and authority. The habitus of women as secondarily created beings, the source of sexual temptation, and their important involvement in public life, leads women of PPMWI to strategize the field and produce their own practices. Rather than religion based violence and gender discrimination, theological radicalism tends to operate as a mechanism to produce inclusive gender practices. Women’s free access and involvement in public domain and their exercise of power and strategizing the field are far away from extremist’s detachment of rational understanding of Islam. In this context, women engage in the process of understanding the will of God and have commitment, power, and authority to reinterpret and reconstruct religious norms and doctrines. Some others exercise power to accept the persuasive authority of religious leaders. The religious leaders’ authority often leads religious community, including women, to just follow the habitus the leaders inculcate through their choice and without coercion. The habitus of tawhid is congruent with that of gender equality in public life. It becomes the strategy for involvement in the public space, as it entails the concept of equality among human beings, including the equality between man and woman

Kata Kunci : Perempuan, radikalisme, tawhid, kekuasaan, praktik yang inklusif gender