KAJIAN YURIDIS PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA NO. 6 TAHUN 2011 TENTANG PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DALAM PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI PAPUA

Eugen Ehrlich Arie, Aminoto, S.H., M.Si.

2013 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai pembentukan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua No. 6 Tahun 2011 Tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan prinsip demokrasi dan otonomi khusus, hal-hal apa yang menjadi dasar pertimbangan dalam pembentukan Perdasus, dan sinkronisasi dengan peraturan perundangundangan lainnya. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan mengggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, yang dilengkapi pengamatan operasionalisasi asas-asas hukum secara empiris di masyarakat. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Proses pembentukan Perdasus No. 6 Tahun 2011 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua telah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan otonomi khusus walaupun belum maksimal.Untuk memenuhi amanat Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus yang mengatur bahwa proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua berdasarkan Perdasus, keterwakilan Orang Asli Papua dalam lembaga politik di atas sangat rendah Inilah konsepsi pemikiran dasar mengenai pentingnya Orang Asli Papua dalam lembaga politik yang diwujudkan melalui syarat Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Orang Asli Papua menjadi pertimbangan di bentuknya Perdasus No.6 Tahun 2011 . Sinkronisasi sudah sesuai dengan mekanisme yang diatur sehingga tercipta kepastian hukum dan tercapainya Pemerintahan yang baik dalam bidang legislasi di daerah Provinsi Papua dalam rangka Otonomi Khusus.

The goal of this research is to obtain an understanding concerning the formulation of Special Local Regulation Papua Province No. 6 Year 2011 about general election of Governor and Vice Governor in accordance with democracy principle and special autonomy, circumstances which are the consideration basis in formulating Perdasus, and synchronization with other legislations. This research utilizes the judicial normative method which uses legislative approach, conceptual approach and is completed by empirically observing the operation of legal principles in society. The result of this research then concludes that the procedure of formulating Perdasus No. 6 Year 2011 about the general election of Governor and Vice Governor is already in accordance with democracy principle and special autonomy, albeit not thoroughly. In order to comply with mandate from Law No. 21 year 2001 about Special Autonomy, the procedure of Governor and Vice Governor of Papua Province election must be based on Perdasus. There are not so many native Papuanese representatives in political institutions. This fact becomes the conception of thinking basis regarding the importance of native Papuanese in political institution which is realized by forming Perdasus No.6 Year 2011. The synchronization is also already in accordance with regulated mechanism so that legal certainty and good governance is achieved and accomplished in Papua Province in order to implement special autonomy.

Kata Kunci : Perdasus, Otonomi Khusus