PROSES PERMOHONAN LELANG HAK TANGGUNGAN MELALUI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG YOGYAKARTA OLEH KANTOR HUKUM GARDA UTAMA & ASSOCIATES

MUCHAMMAD FANDI YUSUF, Ninik Darmini., S.H., M.Hum

2013 | Tugas Akhir | D3 HUKUM (PARA LEGAL)

Sebagai Negara Hukum, Indonesia mempunyai konsekuensi bahwa segala permasalahan harus diatur oleh hukum, baik aspek pidana maupun keperdataan. Seperti halnya mengenai permasalahan Lelang Hak Tanggungan. Masyarakat Indonesia saat ini sudah banyak mengenal lelang, sehingga tidak heran jika lelang sudah menjadi cara meyelesaikan masalah tertentu yang digunakan oleh masyarakat kita saat ini. Di Indonesia sendiri lelang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 /Pmk.06/2010 tentang petunjuk Pelaksanaan Lelang. Dalam hal ini Penulis berhasil menyusun sebuah penelitian guna memenuhi komponen Tugas Akhir. Penulis mengangkat tentang Proses Permohonan Lelang Hak Tanggungan Melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta Oleh Kantor Hukum Garda Utama & Associates. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dan praktek kerja lapangan yang penulis lakukan selama dua bulan di Kantor Hukum Garda Utama & Associates. Selama melakukan praktek kerja lapangan penulis membantu menyelesaikan permasalahan yaitu tentang lelang hak tanggungan. Pada kasus tersebut telah terjadi perbuatan hukum, yaitu Perjanjian hutang pihutang, di mana debitur telah melakukan wanprestasi, artinya debitur tidak membayarkan hutangnya kepada kreditur. Penyelesaian kasus itu akhirnya diselesaikan dengan jalan lelang hak tanggungan. Penulis berkonsultasi ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta untuk mendaftarkan permohonan lelang hak tanggungan atas sebidang tanah yang dijadikan tanggungan oleh debitur pada saai itu.

As a law state, Indonesia has consequences that all problems should be regulated by the law, both criminal and civil aspects, as well as on the issue of Mortgage Auction Right. Indonesian society today already know many of the auction, so it do not be surprised if the auction is a way of solving a particular problem which is used by our society nowadays. In Indonesia, the auction is governed by Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia, namely the Minister of Finance Regulation No. 93/Pmk.06/2010 on Instructions of Auction Implementation. In this case the author managed to put together a study in order to accomplish the components of final project. The author chose a theme of Auction Mortgage Application Process through the Office of State Property and Auction Yogyakarta by Law Firm of Garda Utama & Associates. This study uses library research and field work that I did it for two months at the Law Firm of Garda Utama & Associates. During the field work the writer did help resolve the issue of auction of mortgage. In that case, there has been a legal act, the debt receivable agreement, which the debtor has been in default, meaning that the debtor does not pay its debts to creditors. Settlement of the case was finally resolved by way of mortgage auction. Author consulted to the Office of State Property and Auction Yogyakarta to register the application of auction mortgage on a parcel of land which is used as dependents by the debtor at the time.

Kata Kunci : Negara Hukum, Lelang Hak Tanggungan, Wanprestasi