TINJAUAN AKTA PERDAMAIAN YANG DIBUAT NOTARIS SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA

AHMAD ANTA SETIAWAN, Dr. Sutanto, S.H., M.S.

2013 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengkaji akta perdamaian Notaris sebagai upaya penyelesaian sengketa perdata. Dengan melihat pelaksanaan jabatan Notaris secara konkrit melalui praktek dan dikaitkan dengan ketentuan daripada isi peraturan perundang-undangan. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris, yaitu mengedepankan pendekatan terhadap masalah dengan mengkaji fenomena dalam permasalahan yang ditemui dalam penelitian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara wawancara dengan menggunakan alat berupa pedoman wawancara. Kemudian data primer dan data sekunder tersebut dianalisa secara kualitatif dengan disusun secara sistematis dan dianalisis berdasarkan metode induktif kemudian ditarik dalam suatu kesimpulan dari tiaptiap rumusan masalah. .Hasil dari penelitian ini menunjukkan Pertama, Implementasi Pasal 15 UUJN berkaitan dengan pembuatan perjanjian perdamaian sebelum sengketa tersebut terjadi yaitu menerangkan, bahwa profesi Notaris adalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah yang memperoleh kewenangan secara atributif dari negara untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam rangka hubungan hukum yang terjadi diantara mereka yang berkepentingan, yang kemudian akta otentik tersebut digunakan sebagai alat bukti yang sah, dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Kemudian sesuai dengan Pasal 15 Angka dua (2) huruf E, bahwa Notaris dapat terlibat dan berperan serta sebagai penyuluh hukum bagi para pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian perdamaian tersebut, dengan memberikan nasehat-nasehat hukum yang tentunya disertai batasan–batasan, demi tercapainya kesepakatan perdamaian yang dapat mencegah terjadinya sengketa. Kedua, dapat atau tidaknya suatu akta perdamaian yang dibuat dihadapan Notaris mengakomodir kepentingan para pihak yang sedang berselisih, sangat bergantung dari itikad baik masing-masing pihak yang bersepakat untuk menyelesaikan perselisihannya melalui akta perdamaian Notaris. Tanpa disertai itikad yang baik dan sikap kesukarelaan untuk melaksanakan dan menundukkan diri terhadap kesepakatan-kesepakatan yang telah tertuang didalam kesepakatan perdamaian, mustahil pelaksanaan isi dari perjanjian perdamaian tersebut dapat terwujud.

This thesis writing is aimed to study the Notary’s deed of peace as effort on the completion of civil dispute. By viewing on the implementation of Notary position concretely through practices and related with provision from the regulation legislation. This research is juridical empirical research, which prioritizing an approach on issues by studying the phenomena on ecountered problems in this research and associated with the regulation legislation. The field research conducted by interviews using media in form of interview guidance. Then the primary data and secondary data will be analyzed qualitatively by structuring them systematically and based on inductive method then drawn in a conclution from each of issues formulation. Result of this research showed First, implementation of Article 15 UUJN in relating to the making of deed of peace, to wit, explaining, that Notary profession is an official being appointed by the government to receive authority attributively from the state to serve the community’s necessity so the legal relationship between those who concerned is occurred, which then the authentic deed is used as legal evidence, and has perfect proof strength. Then pursuant to Article 15 Number (2) Letter E, that the Notary could involved and participated as legal counselor for the parties who involved within those deed of peace, by providing legal advices which certainly included limitations, to achieve this deed of peace in order to prevent the dispute. Second, whether or not a deed of peace that made in front of the Notary accommodates the parties’s interest who being dispute, is very depend on good faith of each parties that agreed to resolve the dispute through Notary deed of peace. Without any good faith and voluntary attitude to implement and subjecting themselves upon the agreement which has been stated in the peace agreement, it is impossible the implementation of the peace agreement’s content is embodied.

Kata Kunci : Akta Perdamaian, Penyelesaian Sengketa