ASPEK HUKUM PENGAWASAN PELANGGARAN PEMUNGUTAN HONORARIUM NOTARIS OLEH DEWAN KEHORMATAN DAERAH NOTARIS (STUDI KASUS PERKARA PELANGGARAN KODE ETIK NOMOR :001/DKD/KLT/IV/2010)

Maria Mahardhika Candra Gupitasari, Harry Purwanto,S.H.,M.Hum.

2013 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian aspek hukum pengawasan pelanggaran pemungutan honorarium Notaris oleh Dewan Kehormatan Daerah Notaris (studi kasus perkara pelanggaran Kode Etik Nomor : 001/DKD/KLT/IV/2010) merupakan penelitian yang membahas mengenai kewenangan pengawasan oleh Dewan Kehormatan mengenai pelanggaran pemungutan honorarium yang dilakukan oleh Notaris akibat dari pengaturan honorarium yang hanya mengatur batas tertinggi dan terendah saja sehingga dapat menimbulkan banyak penafsiran yang dapat menimbulkan adanya persaingan tidak sehat, sanksi yang diberikan dalam pelanggaran pemungutan honorarium serta menganalisis kasus pelanggaran honorarium yang terjadi dalam putusan perkara pelanggaran kode etik Nomor : 001/DKD/KLT/IV/2010. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan pelanggaran pemungutan honorarium Notaris, dasar pertimbangan pemberian sanksi terhadap pelanggaran honorarium, serta menganalisa putusan yang dibuat oleh oleh Dewan Kehormatan Daerah Notaris dalam perkara pelanggaran honorarium. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan empiris yang menggunakan sumber data primer dan sekunder. Penelitian ini disajikan dengan metode penelitian kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut: 1) Dewan Kehormatan Daerah Notaris berwenang untuk memeriksa pelanggaran honorarium. Dewan Kehormatan Daerah Notaris dapat mencari fakta pelanggaran atas prakarsa sendiri atau pengaduan secara tertulis dari anggota perkumpulan atau orang lain dengan bukti meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap kode etik. 2) Dasar pertimbangan pemberian sanksi terhadap pelanggaran honorarium Notaris adalah dengan berdasarkan berat ringannya kesalahan terhadap honorarium dengan didasarkan kepada Undang – Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik. Namun, berdasarkan isi dari kedua aturan tersebut mengenai sanksi lebih ditekankan kepada aturan dalam Kode Etik yang berkaitan dengan pemungutan honorarium. 3) Aturan honorarium yang hanya mengatur jumlah honorarium yang hanya memberikan patokan jumlah tertinggi dan terendah saja sehingga menyulitkan pengawasan. Penafsiran tentang honorarium ini justru menimbulkan adanya persaingan tidak sehat antar sesama Notaris karena dapat didasarkan pada kesepakatan tertentu yang dibuatnya sendiri oleh Notaris seperti pada kasus dalam penelitian ini.

The Legal Aspects Research of Supervision on Notary’s Honorarium Collection Infringement by Notary Regional Honorary Board (A Case Study of Ethics Code Violation Case Number: 001/DKD/KLT/IV/2010) is a study which discussed three things. The first is the supervision authority of the Regional Honorary Board on the honorarium collection infringement committed by the Notary as a result of the honorarium adjustment, which only set upper and lower limits, as of led to a lot of interpretation with unfair competition as the result. Second, the research discussed sanctions had been given on the honorarium collection infringement. Third, the research analyzed the honorarium infringement case which occurred in the ethics code infringement case verdict No. 001 / DKD/KLT/IV/2010. This study aimed to discover the Notary’s Honorarium Collection Infringement Supervision and the consideration of sanctions against the honorarium infringement, as well as to analyze the decision verdict which made by the Notary Regional Honorary Board. This research was a normative legal research with an empirical approach research using primary data and secondary data sources. The research was presented with a descriptive report which was analyzed qualitatively The gathering results as follows: 1) The Notary Regional Honorary Board was authorized to investigate the honorarium infringement. The Notary Regional Honorary Board was able to quest infringement facts on their own idea or a written complaint from an association member or another person with convincing evidences that there had been an infringement of ethics code. 2) The basis for the sanctions consideration against the Notary’s honorarium infringement built upon the offense severity was based on the compensation by Public Notary Profesion and Ethics Code. However, based on the contents of the two rules regarding sanctions, it was concerned on the rules in Ethics Code relating to the Honorarium collection. 3) Rules which regulated the amount of honorarium only set upper and lower limits so that complicated the supervision. On the contrary, the interpretation of this honorarium led to unfair competition among fellow Notaries was assumed based on certain agreements made by the own Notary as was the case in this research.

Kata Kunci : Pengawasan, Honorarium, Dewan Kehormatan