OPTIMALISASI PERAN KORAMIL DALAM PEMBERDAYAAN WILAYAH PERTAHANAN GUNA MEMPERKOKOH KETAHANAN WILAYAH (Studi di Koramil 2102/Cibinong dan Koramil 2104/Citeureup)

Asis Wanto, DR. Armaidy Armawi., M.Si.

2013 | Tesis | S2 Ketahanan Nasional

Tujuan penelitian ini untuk membandingkan sejauhmana peran dari satuan koramil 2102/Cibinong dan koramil 2104/Citeureup dalam melaksanakan tugas pemberdayaan wilayah pertahanan di wilayahnya dalam menjalankan tugas pokok pada operasi militer selain perang yang sekaligus membantu pemerintah daerah guna meningkatkan ketahanan wilayah dalam menghadapi berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan agar pemerintah daerah dapat lebih optimal dalam melaksanakan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Disamping itu agar dapat dipahami oleh seluruh komponen bangsa khususnya aparat komando kewilayahan (Kowil) dalam memprioritaskan tugasnya untuk pemberdayaan wilayah pertahanan guna memperkokoh ketahanan wilayah. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif yang didapat dari data primer dan sekunder yang dikaji melalui data kepustakaan, media cetak dan elektronik, melalui wawancara terhadap perwakilan personil pada golongan Perwira, Bintara, Tamtama dan Pegawai Negeri Sipil serta dari tokoh masyarakat setempat di wilayah Koramil. Dari penelitian yang dilaksanakan ini, ditemukan bahwa koramil-koramil yang berada dikabupaten Bogor dalam menjalankan tugasnya untuk pemberdayaan wilayah pertahanan masih pengalami banyak kendala sehingga tugasnya kurang optimal. Hal ini dikarenakan terbatasnya alat transportasi, alat komunikasi, sarana dan prasarana, dukungan anggaran yang sangat minim serta jumlah personil dan sumberdaya manusia (SDM) yang terbatas. Koramil yang merupakan ujung tombak dari satuan komando kewilayahan sudah saatnya mendapat perhatian khusus, karena koramil merupakan pendorong dan penggerak disemua pelosok daerah dalam mewujudkan sistem pertahanan rakyat semesta. Koramil perlu dioptimalkan melalui perbaikan dukungan yang maksimal, harus ada standard kekuatan minimal TNI untuk dukungan satuan prajurit agar lebih efektif dalam melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan untuk mewujudkan kekuatan sistem pertahanan rakyat semesta dan membantu pemerintah setempat dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakat.

The purpose of this research is to compare about the extent of the roles played by the Military Subdistrict Commands 2102/Cibinong and Military Subdistrict 2104/Citeureup Regency in charge of defence command in their regions as their main duties in military operation other than war besides helping the local government in improving the regional resilience in the face of threats, disruption, obstacles and challenges and, therefore, allow them to carry out development programmes more optimally for the sake of people's welfare. In addition, it is expected that all national components, especially personnels of territorial command, prioritize their duties for the empowerment of regional defence command in order to strengthen regional resilience. This research is carried out using qualitative research method. The data are obtained from primary and secondary sources through literature study, print and electronic media, interviews with representatives of the Officers (Perwira), Noncommissioned Officers (Bintara), Enlisted Personnel Levels (Tamtama) and civil servants as well as local community leaders in the areas of Military Command. The results of the research show that Military Subdistrict Commands (Koramil) under Regency still face many obstacles in carrying out their duties for the empowerment of defence command, resulting in less optimum outcome. The factors causing the problems include limited means of transportation, communication equipments, facilities and infrastructure as well as budget constraints and limited number of personnel or human resources. Military command who is spearheading the regional command of the unit's time to get special attention, because it is a military command driving and driving in all parts of the region in achieving total people's defense system. Military command need to be more optimally supported in order to gain maximum results. There should be a minimum standard force of the Indonesian military (TNI) in terms of the number of the military unit members so that more effective empowerment of defence command can be carried out. As a result, a total people's defence and security system can be established and the local government can be supported in carrying out regional development programs for people's welfare.

Kata Kunci : Optimalisasi, Peran, Pemberdayaan, Ketahanan Wilayah