IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN TERNAK KORBAN BENCANA ERUPSI MERAPI 2010 (Studi Kasus Di Kabupaten Sleman)

SUGI WINARSIH, Dr. Nunuk Dwi Retnandari

2013 | Tesis | S2 Magister Adm. Publik

Tulisan ini mengkaji implementasi kebijakan penanganan ternak korban bencana erupsi Merapi 2010 di Kabupaten Sleman. Kebijakan diterbitkan untuk mencegah jatuhnya korban manusia akibat kembalinya peternak kembali ke rumahnya yang berada di daerah bahaya dalam rangka merawat ternaknya yang belum dievakuasi. Penanganan ternak merupakan kebijakan yang pertama kali dilakukan oleh pemerintah dalam penanganan bencana dan terjadi permasalahan dalam pelaksanaannya di Kabupaten Sleman. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif. Hasil kajian menunjukkan tujuan kebijakan terwujud, namun terjadi beberapa permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan. Permasalahan tersebut adalah terjadinya konflik Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Sleman dengan beberapa kelompok sasaran, tidak dilakukannya pembelian ternak dan tidak didistribusikannya ternak bansos oleh Pemerintah Kabupaten Sleman, terjadi overlapping pelayanan kesehatan hewan, terjadi kegagalan komunikasi antara Tim Merapi (Pusat) dengan kelompok sasaran, terjadi beberapa konflik perbedaan kepentingan dan terjadi manajemen penanganan bencana yang tidak optimal. Permasalahan tersebut muncul karena faktor koordinasi, komunikasi, perbedaan kepentingan dan manajemem penanganan bencana. Oleh karena itu, rekomendasi yang diajukan dari temuan ini adalah perbaikan koordinasi dengan menyederhanakan proses pencairan dana dan pembagian kerja yang jelas antara Tim Merapi (Pusat) dengan Tim Penanganan Ternak Kabupaten. Untuk memperbaiki komunikasi, melibatkan Tim Penanganan Ternak Kabupaten yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Sementara untuk menghilangkan perbedaan kepentingan, kebutuhan dasar masyarakat harus dipenuhi pada masa tanggap darurat. Untuk memperbaiki manajemen penanganan bencana perlunya dilakukan evakuasi ternak dan penyiapan kandang penampungan ternak pada tahapan prabencana serta penyiapan obatobatan ternak yang diperlukan pada masa tanggap darurat.

This paper examines the implementation of policies for handling livestock Merapi eruption victims in 2010 in Sleman regency. Issued policies to prevent human casualties due to return back to his home breeders who are in the danger area in order to care for animals that have not been evacuated. Livestock management is a policy which was first performed by the government in disaster management and implementation problems occurred in Sleman. The study was conducted with qualitative methods. Studies show policy goals come true, but there are some problems in the implementation of the policy. The problem is the conflict Head of Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Sleman with several target groups, do not purchase livestock and livestock didistribusikannya bansos by the Government of Sleman regency, overlapping veterinary services, there is a failure of communication between the team Merapi (Central) with the target group, there was some conflicts of interest and differences occur that disaster management is not optimal. The problems arise because of coordination, communication, differences in interests and management diisaster. Therefore, the recommendations made from these findings is improved coordination by simplifying the process of disbursement of funds and a clear division of labor between Tim Merapi (Central) with District Implementation Team. To improve communication, involving the District Livestock Handling team dealing directly with the public. As for eliminating the differences in interests, people's basic needs must be met in an emergency response. To improve disaster management the need for evacuation of livestock and livestock shelter cage setup on pre-disaster phase and preparation of livestock medicines needed during the emergency response.

Kata Kunci : implementasi, kebijakan penanganan ternak korban bencana erupsi Merapi 2010, konflik