KAJIAN ADMINISTRASI DAN TATA KELOLA KANTOR NOTARIS DI KOTA YOGYAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

Dinda Sekar Arum, Dwi Haryati, S.H., M.H

2013 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan administrasi dan tata kelola kantor notaris di Kota Yogyakarta dan mengkaji pembinaan dan pengawasan administrasi dan tata kelola kantor notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Kota Yogyakarta. Penelitian ini bersifat yuridis empiris, yaitu pendekatan terhadap masalah yang didapat langsung dari responden dan narasumber di lapangan dengan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fenomena yang ditemui dalam penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Yogyakarta. Sumber data yang digunakan adalah data primer dengan metode wawancara dan data sekunder dengan studi pustaka (library research). Teknik pengambilan data dilakukan dengan non random sampling dengan memakai purposive sampling (sampel bertujuan), yaitu sampel diambil berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian berdasarkan objek yang diteliti. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif dengan menggambarkan dan menguraikan sesuai dengan permasalahan yang berkaitan dengan hasil penelitian. Pelaksanaan administrasi dan tata kelola kantor Notaris di Kota Yogyakarta dalam prakteknya belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan berbagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang berkaitan dengan administrasi dan tata kelola kantor yaitu Pasal 16 ayat (1) huruf f, g, h, i, dan j. Pengawasan terhadap administrasi dan tata kelola kantor Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Derah Kota Yogyakarta dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap protokol Notaris setiap 1 (satu) tahun sekali, sedangkan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah adalah pada saat pemeriksaan dengan cara memberikan saran-saran dan menyampaikan koreksi terhadap hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki oleh Notaris dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Pelanggaran Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris oleh Notaris yang ditemukan pada saat pemeriksaan dapat diberikan sanksi sesuai dengan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

The purpose of this research is to get a clear idea of the administrative procedure and governance of Public Notary office at Yogyakarta city, and to review the guidance and control of administrative procedure and governance of Public Notary office by Yogyakarta Local Supervisory Board. The nature of the research is yuridis empirical which is a form of approach on the respondent and source person matters, by analyzing the valid legal norms in its relation to the phenomenon of the matter arises during the research. The research was conducted at Yogyakarta city. Data source utilized are primer data, by interview method and secondary data, by library research. Data collection was conducted by non random sampling by utilizing purposes sampling, which was collected by paying attention to few criteria according to the objects that meets the purpose of the research. Data gathered was analyzed by qualitative method, by describing and detailing the subject according to the matters related to the result of the research. The conduct of administrative procedure and governance at Public Notary office is not according to the Law Number 30 of 2004 Year regarding the Public Notary yet. The research meets few finding on the misconduct of the administrative procedure and governance at Public Notary office that violets of Law Number 30 of 2004 Year regarding the Public Notary Profession. Violated article is Article 16 point 1 letter f, g, h, i, and j. Control of the administrative procedure and governance at Public Notary office was conducted by Local Supervisory Board by scheduled an annual checking on the Public Notary protocol once a year. The guidance would be given by Local Supervisory Board in the form of suggestion on the issues to be improved and correction in case any misconduct happened when Public Notary carried out this duties. The violation of Law Public Notary Profession that was found during the checking are subjected for sanction according to Article 85 Public Notary Profession.

Kata Kunci : Notaris, Admisitrasi, Undang-Undang Jabatan Notaris