PERLINDUNGAN HUKUM BAGI APOTEKER DALAM PELAKSANAAN KESEHATAN YANG PROFESIONAL DAN MANDIRI DI KABUPATEN ACEH BARAT

Ardani Wibowo Maha, RA. Antari Innaka, T., SH., M.Hum,

2013 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian ini berjudul Perlindungan Hukum bagi Apoteker dalam pelaksanaan kesehatan yang profesional dan mandiri di Kabupaten Aceh Barat. Penelitian ini di latar belakangi oleh banyaknya Apoteker yang dipersalahkan oleh pihak-pihak tertentu, dimana Apoteker tersebut sudah bekerja sesuai dengan prinsip yang tercantum di dalam kode etik dan peraturan perundang-undangan terhadap kewenangan yang dimilikinya. Dengan demikian bentuk perlindungan hukum apakah yang dapat diberikan terhadap Apoteker yang mengalami kerugian yang diperolehnya. Permasalahan utama yang akan dijawab dalam tulisan ini adalah perlindungan hukum bagi Apoteker dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan yang profesional dan mandiri dan upaya hukum apa yang dilakukan oleh konsumen apabila Apoteker tidak menjalankan pelayanan kesehatan profesional yang mandiri di Kabupaten Aceh Barat. Penelitian ini merupakan penilaian hukum normatif-empiris sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah empat Apoteker, tehnik pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling. Data diperoleh dengan cara wawancara terhadap subjek penelitian, sedangkan alat yang digunakan adalah pedoman wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi Apoteker dalam pelaksanaan kesehatan yang profesional dan mandiri adalah bersifat preventif dan represif, sedangkan upaya hukum konsumen apabila merasa dirugikan Apoteker dapat meminta pertanggung jawaban terhadap Apoteker tersebut dengan catatan konsumen harus bisa membuktikan bahwa kesalahan tersebut murni di karenakan kelalaian Apoteker itu sendiri.

This study titled Legal Protection for Pharmacists in the implementation of professional and independent health in the district of West Aceh. The background of the research was due to the number of pharmacists who were blamed by certain parties, where the pharmacist already worked in accordance with the principles contained in the code of ethics and legislation to their authority. Thus,whst kind of the form of legal protection can be given to the pharmacists who suffered losses? The main issues answered in this paper were what kind of the legal protection was for pharmacists in the implementation of professionals and independent health care and what remedies are made by the consumer if the pharmacist did not run an independent and professional health care in West Aceh district. This study was an assessment of the normative-empirical laws, while the samples in this study were four pharmacists. Sampling technique was done by purposive sampling. The data were obtained by interviewing the subjects, while the tool used was the interview guide. The results of this study indicated that legal protection for pharmacists in the implementation of professional and independent health was preventive and repressive, while legal action nu consumers when feeling aggrieved by Pharmacists was that they could hold accountable for the pharmacist om condition that the consumer must be able to prove that the fault was purely because of pharmacists.

Kata Kunci : apoteker, Konsumen, Perlindungan hukum