PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PEMBAGIAN DANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA GEMPA BUMI 27 MEI 2006 DI KABUPATEN BANTUL (analisis putusan pidana No.52/Pid.Sus/2010/PN.Btl)

SAID MUNAWAR, Niken Subekti Budi Utami, SH. M.Si.

2013 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum dan pola penyimpangan dalam pembagian dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi 27 Mei 2006 di Kabupaten Bantul serta penegakan hukumnya./ Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris, dengan menggunakan pendekatan studi kasus (case study). Artinya Penelitian Hukum Normatif, berupa :pencermatan dokumen, hukum positif atau literatur kepustakaan yang merupakan data sekunder. Penelitian Hukum Lapangan atau Empiris merupakan data primer, yang merupakan hasil penelitian dari Putusan Pengadilan. Hasil penelitian dari peneliti adalah adanya penegakan hukum yang kurang mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat dan terjadinya berbagai macam pola penyimpangan/modus operandi dalam kaitannya dengan pembagian dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi 27 Mei 2006. Hal ini terjadi karena ketidak fahaman pengurus Kelompok Masyarakat (POKMAS) dan anggotanya dalam memaknai kearifan lokal. Dalam penegakan hukum, hakim masih kurang tepat dalam memutus perkaranya.

This study aims at knowing law enforcement and deviation pattern in rehabilitation fund dividing and reconstruction after earthquake on 27th of May 2006 in Bantul regency and its law maintenance. This study type uses method of empiric normative law research, by using case study approach. The mean of Normative Law covers: document reflecting, positive law or library literature as secondary data. Field or empiric law research constitutes primary data as the study result of the jurisdiction decision. The study result from the researcher show that there is various deviation pattern/operand modus related to rehabilitation fund dividing and reconstruction after earthquake on 27th of May 2006. This is caused by there is not good understanding by Society Group management (POKMAS) and its members in understanding the local learning. In its law maintenance, judge decision is still not exact or precise in taking a decision of its case.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Gempa Bumi