TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN BAGI LANJUT USIA DI KABUPATEN SLEMAN (Studi Kasus di Puskesmas Mlati I)

SITI MARDIATUL AMINAH, Dr. Sulistiowati SH., M.Hum.

2013 | Tesis | S2 Magister Hukum Kesehatan

Hak lansia memperoleh jaminan kesehatan telah dilindingi oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Kabupaten Sleman memiliki usia harapan hidup tertinggi secara nasional dan melaksanakan kebijkan jaminan kesehatan daerah bagi seluruh penduduk termasuk lansia. Jaminan kesehatan bagi lansia semakin diperlukan seiring dengan meningkatnya populasi lansia di Kabupaten Sleman, termasuk lansia dengan risiko tinggi, guna memberi kepastian dan perlindungan hukum. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan jaminan kesehatan bagi lansia di Kabupaten Sleman melalui kebijakan jaminan kesehatan yang ada dan mengetahui kendala dalam pelaksanaannya serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini bersifat yuridis empiris, dengan sumber data primer dan sekunder. Subyek penelitian terdiri dari lima kelompok responden, dengan jumlah responden lansia berjumlah tigapuluh orang. Analisa data dilakukan secara kualitatif. Lansia peserta Jamkesda Kabupaten Sleman mencapai 36 % dari seluruh peserta Jamkesda. Di dalam penyelenggaraan Jamkesda di Kabupaten terdapat perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari undang-undang antara pihak-pihak yang terdiri dari Pemerintah Kabupaten Sleman selaku penanggung, peserta Jamkesda selaku tertanggung dan dokter atau rumah sakit selaku pemberi pelayanan kesehatan. Lanjut usia peserta Jamkesda memperoleh hak dan kewajiban yang sama dengan peserta Jamkesda lainnya dalam memperoleh manfaat berupa paket pelayanan kesehatan dasar, dengan beberapa pelayan kesehatan yang dibatasi dan tidak dijamin. Pelaksanaan kebijakan Jamkesda Kabupaten Sleman belum memberikan perlindungan terhadap hak-hak lansia untuk memperoleh jaminan kesehatan secara menyeluruh sesuai dengan kebutuhan lansia. Kendala dan upaya yang dilakukan pada pelaksanaan jaminan kesehatan daerah di Kabupaten Sleman berasal dari internal dan eksternal stakeholders.

Elderly obtain health insurance rights have been protected by the constitution and laws. Sleman District has the highest life expectancy at the national level and has conducted regional health insurance for the entire population, including the elderly. Health insurance for the elderly is needed along with the increasing elderly population in Sleman District, including the elderly with high risk, in order to provide certainty and legal protection. This research aims to determine the implementation of health insurance for the elderly in Sleman through existing health insurance policies and find the problems in the implementation as well as the efforts made to overcome these obstacles. This research method is empirical juridical, with primary and secondary data sources. Study subjects consisted of five groups of respondents, the number of elderly respondents amounted to thirty people. Qualitative data analysis. Elderly participants reach 36% of all Jamkesda participants. In the implementation of Jamkesda in Sleman District, legal agreements are born of the agreement between the parties of Jamkesda and of the law. The parties are Sleman Regency Government as the person (public corporation), participants of Jamkesda as the insured and the doctor or hospital as a health care provider. Elderly participants acquire the same rights and obligations with other Jamkesda participant in a benefit package of primary health care, with some health care is limited and not insured. Jamkesda policy implementation in Sleman District does not provide protection to the rights of the elderly to obtain health insurance as a whole in accordance with the needs of the elderly. Constraints and the efforts made in the implementation of the health insurance in Sleman District comes from internal and external stakeholders.

Kata Kunci : Jaminan kesehatan, lanjut usia, Kabupaten Sleman