PENGUJIAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (Studi Kasus Putusan Nomor 153/G/2011/PTUN-JKT Mengenai Pembatalan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat)

suanro, Andi Sandi, Ant.T.T., S.H., LL.M.

2013 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah. Keputusan tersebut diterbitkan dalam rangka melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tentang Sengketa Pemilukada di Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah. Pengesahan Pengangkatan Ujang Iskandar dan Bambang Purwanto sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat telah diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan alasan bahwa pengesahan pengangkatan tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan mengggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Beberapa pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 153/G/2011/PTUN-JKT yang menyatakan pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat batal. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat sesuai dengan hukum, baik ditinjau dari hukum tata negara dan administrasi negara.

This research has intention to examine Decree of the Minister of Home Affairs on the appointment of Head of Region and Vice Head of Region West Kotawaringin, Central Kalimantan. The decree was published in order to execute of Constitional Court’s Adjudication of Republic Indonesia Number 45/PHPU.DVIII/ 2010 on dispute of local head general election in West Kotawaringin, Central Kalimantan. The problem of legitimacy of endorsement the appointment of Ujang Iskandar and Bambang Purwanto as Regent and Vice Regent were reviewed in The Administrative Court, on the grounds that the endorsement of the elect-pair of Regent and Vice Regent violates the Law Number 32 of 2004 regarding Regional Governance and violates the general principles of good governance. This research utilized the methodology which was juridical normative method by employing statutory approach, conseptual approach and case approach. These several approach has been used to analyze the Decision of The Administrative Court of Jakarta Number 153/G/2011/PTUN-JKT which declared that the appointment of Regent and Vice Regent West Kotawaringin is unlawful. The result of this study concludes that the legitimation assignment of Regent and Vice Regent Kotawaringin Barat by the Ministry of Home Affairs is lawfull. It is corresponding to consideration of the constitutional and the administrative law.

Kata Kunci : Putusan Mahkamah Konstitusi, Pengesahan Pengangkatan Bupati/Wakil Bupati Kotawaringin Barat, Pengadilan Tata Usaha Negara