KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN KABUPATEN /KOTA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Lia Ekowati, Prof. Dr. Samsubar Saleh, M.Soc.Sc

2013 | Tesis | S2 Magister Adm. Publik

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal memberikan implikasi penting terhadap kinerja perekonomian daerah. Kinerja keuangan daerah merupakan gambaran nyata tentang kemandirian keuangan daerah yang seharusnya tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat semakin menurun atau kemandirian keuangan daerah semakin meningkat. Namun dalam perkembangannya kemandirian keuangan pemerintah daerah cenderung menurun. Hal ini tidak sejalan dengan tujuan penerapan desentralisasi fiskal. Metode penelitian dilakukan secara kuantitatif deskriptif melalui teknik dokumentasi dengan analisi data secara statistik deskriptif. Analisis dilakukan terhadap data sekunder dari tahun 2005 hingga 2010. Tingkat kemandirian keuangan daerah Provinsi D.I Yogyakarta yang diukur dengan derajat desentralisasi fiskal lebih baik yaitu rata-rata 49,05% (PAD/TPD), 45,63% (SUM/TPD) dan 5,32% (BHPBP/TPD). Sedangkan Kabupaten/Kota di D.I Yogyakarta masih tinggi ketergantungan keuangannya kepada pemerintah pusat yaitu rata-rata dibawah 10,10% (PAD/TPD maupun BHPBP/TPD) dan diatas 70% (SUM/TPD). Kapasitas fiskal kabupaten/kota belum dapat memenuhi kebutuhan fiskal meskipun nilainya kebih tinggi dari kapasitas fiskal standar provinsi D.I Yogyakarta. Upaya fiskal untuk menilai elastisitas PAD terhadap PDRB hasilnya cukup baik. Perubahan yang terjadi ditingkat kabupaten/kota berpengaruh terhadap Propinsi, demikian pula sebaliknya. Provinsi dan kabupaten/kota merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi. Kebijakan keuangan daerah yang ditetapkan kabupaten/kota akan berpengaruh terhadap kondisi keuangan provinsi. Kemampuan aparatur pemerintah daerah untuk menggali, menganalisa, mengolah, mengevaluasi dan mengawasi sumber-sumber keuangan atau PAD masih rendah kualitasnya maupun kuantitasnya. Pemerintah daerah provinsi khususnya kabupaten/kota di D.I Yogyakarta perlu meningkatkan penerimaan PAD melalui perpajakan daerah, retribusi daerah, BUMD, kerjasama antar daerah, dan perbaikan kualitas dan kuantitas aparaturnya.

Implementation of regional autonomy and fiscal decentralization provide important implications for the performance of the regional economy. The financial performance of the region is a real picture of the local financial independence should be the level of dependence on the central government has declined or increased local financial independence. However, the financial independence of local government development tends to decrease. This is not in line with the objectives of fiscal decentralization. The research method is quantitative descriptive techniques through documentation with descriptive statistical data analysis. Level of financial independence of D.I Yogyakarta region as measured by the degree of fiscal decentralization is better that the average is 49,05% (PAD/TPD), 45,63% (SUM/TPD) and 5,32% (BHPBP/TPD). While the District or City of D.I Yogyakarta is still high dependence on the central government finances are on average below 10,10% (PAD/TPD and either BHPBP/TPD) and above 70% (SUM/TPD). Fiscal capacity of the district or city can not meet the fiscal needs, although its value despite the high standard of provincial fiscal capacity of D.I Yogyakarta. Tax Effort to assess the elasticity of fiscal revenue to GDP result is quite good. Changes that occur at the district or city affect the province, and vice versa. Provincial and district or city is a part that can not be separated from each other and influence each other. Financial policies defined area countries or cities will affect the financial condition of the province. Local government capacity to explore, analyze, process, evaluate and supervise the financial resources or PAD is low quality and quantity. Provincial government in particular districts or cities in D.I Yogyakarta need to increase revenue through tax revenues, retribution, enterprises (BUMD), regional cooperation, and improvement of the quality and quantity of apparatus

Kata Kunci : Kemandirian, Keuangan Daerah, Desentralisasi Fiskal, D.I Yogyakarta