IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (Studi Ketidakselarasan antara Perda No.7/2005 dan UU No.14/2008 sebagai landasan Implementasi KIP di Kabupaten Bantul)

Melisa Emeraldina, Dr. Agus Heruanto Hadna., M.Si.

2013 | Tesis | S2 Mag.Studi Kebijakan

Keterbukaan Informasi saat ini menjadi isu penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Transparansi dan akuntabilitas kini menjadi nilai utama dalam terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Maka pada tahun 2008 Pemerintah Indonesia mengeluarkan UU No.14 Tahun 2008 yang mengatur organisasi Publik untuk melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik. Tesis ini membahas tentang Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, yang merupakan salah satu Kabupaten yang telah memiliki Perda yang mengatur tentang transparansi informasi sebelum adanya UU KIP, yaitu Perda No.7 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik. Namun masalah yang menarik, karena Perda tersebut telah dibentuk sejak tahun 2005, maka terdapat beberapa peraturan dalam Perda yang kurang selaras dengan UU KIP. Masalah yang diangkat adalah : (1) Bagaimana pelaksanaan kebijakan Keterbukaan Informasi Publik oleh Pemerintah Kabupaten Bantul. (2) Apakah Perda No.7/2005 memperkuat atau justru melemahkan pelaksanaan KIP di Kabupaten Bantul. Penelitian ini ditulis secara deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan model analisis interaktif oleh Miles & Hubberman, yaitu melalui proses reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Implementasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Pemerintah Bantul masih belum terlaksana dengan maksimal. Pemerintah telah berupaya untuk melayani masyarakat dalam menyediakan informasi yang dimohon oleh masyarakat, namun keterbukaan informasi publik bukan hanya sekedar menyediakan apa yang diminta oleh masyarakat. Pemerintah belum mengelola website dengan maksimal, mengkategorisasikan informasi berdasarkan jenisnya dan belum bersifat proaktif untuk mempublikasikan informasi publik kepada masayarakat. PPID juga belum memiliki sistem koordinasi dengan bidang lain, sehingga belum dapat difungsikan secara maksimal sebagai pengelola informasi dan dokumentasi. Perda No.7/2005, bila ditelaah isinyaterdapat banyak celah yang berpotensi menghambat pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik, karena pasal yang tidak selaras dengan UU KIP merupakan masalah-masalah mendasar, yaitu masalah hak dan kewajiban pemohon informasi dan badan publik; alasan penolakan informasi; keberatan dan penyelesaian sengketa; serta ancaman pidana.

Disclosure of information is becoming an important issue in governance. Transparency and accountability has become the primary value in the establishment of good and clean governance. In 2008, the Indonesian Government issued UU No.14/2008 which regulates public organizations to implement Public disclosure of Information. This thesis discusses about Public Information disclosure held by the Government of Bantul district, which is already have legislation governing the transparency of information prior to the Freedom of Information Law, namelyPerda No.7/2005 about Transparency and Public Participation. The problem is because this law has been established since 2005, there are some rules in the law that are less in tune with UU No.14/2008. The issues raised in this thesis are: (1) How Public policy implementation by the Government of Bantul. (2) Is Regulation No.7/2005 strengthen or weaken the implementation of Public Information disclosure in Bantul regency. The study was descriptive qualitative. Analyses were performed with the interactive model by Miles & Hubberman, through a process of data reduction, data display and conclusion/ verification. Results from this study is that the implementation of Public information disclosureby Government of Bantul still not been implemented to the maximum. The Government has managed to serve the public in providing information requested by the public, but public disclosure is not just about providing what is demanded by the public. Beside that, Government has not maintained the website well, categorize information based on its type and not be proactive to publish public information to communities. PPID also do not have a system of coordination with other sector, so it can not function optimally as information and documentation manager. If we read Perda No.7/2005, there are many loopholes that could potentially hinder the implementation of the Freedom of Information, because the content which is not in harmony with the Freedom of Information Law is the fundamental problems, such as the problem of the rights and obligations of the applicant's information and public institutions; reason for denial of information; objection and dispute resolution, as well as criminal threats.

Kata Kunci : informasi publik, transparansi informasi, perda bantul