ANALISIS INVENTARISASI DAN LEGALISASI ASET TETAP TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2012

Yeddy Surahman, Uswatun Khasanah, M.Si., MAPPI (Cert.)

2013 | Tesis | S2 Magister Ek.Pembangunan

Penelitian ini merupakan aplikasi dari konsep manajemen aset, terutama konsep inventarisasi dan legalisasi aset, yang difokuskan pada aset tetap tanah dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2012. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh variabel antara pendataan, pengkodean, pengelompokkan, pencatatan dan legalisasi aset terhadap optimalisasi pengelolaan aset/barang milik daerah, menganalisis faktor-faktor penentu keberhasilan kegiatan inventarisasi dan legalisasi aset tetap berdasarkan tingkat arti penting (importance) dan kinerja (performance), mengevaluasi tingkat kinerja SKPD berdasarkan faktor-faktor penentu keberhasilan dalam rangka peningkatan kinerja pengelolaan aset/barang milik daerah dan menganalisis permasalahan dalam proses pelaksanaan inventarisasi dan legalisasi aset/barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Penelitian ini dilakukan pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Sampel penelitian yang digunakan sebanyak 85 responden yang dipilih berdasarkan metode purposive sampling. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi kategori (categorical regression), importance performance analysis (IPA), dan analisis SWOT. Hasil analisis data menunjukkan bahwa lima variabel independen yang diteliti yaitu variabel pendataan, pengkodean/labelling, pengelompokkan, pencatatan dan legalisasi aset tetap ternyata memiliki pengaruh yang positif dan signifikan tehadap optimalisasi aset/barang milik daerah. Berdasarkan analisis IPA dinilai penting dan kinerjanya dinilai baik, akan tetapi terdapat beberapa kinerja yang harus ditingkatkan antara lain: tanah dan bangunan dilegalisasi atas nama pemerintah daerah, pedoman rencana kebutuhan pengelolaan aset, rencana tahunan, tanggung jawab Kepala SKPD, pemahaman terhadap tujuan dan manfaat pengelolaan aset, Pemahaman pelaksana pengelola aset terhadap peraturan pengelolaan aset, dan profesionalisme sumber daya manusia. Di samping itu, beberapa faktor yang harus tetap dijaga karena dinilai baik antara lain: pelaksanaan inventarisasi aset daerah, sikap positif Kepala SKPD, prosedur pelaksanaan kartu inventarisasi, pencatatan kegiatan legalisasi aset, pemeriksaan aset daerah, dan kebutuhan anggaran pengelolaan aset. Berdasarkan hasil SWOT diketahui bahwa pemerintah daerah telah memiliki sistem informasi dalam pengelolaan aset/barang milik daerah, namun memiliki kelemahan dari sisi sumber daya manusia yang masih minim dari kualitas maupun kuantitas, ketersedian dana yang memadai dan koordinasi yang baik antara pembantu dan pengurus barang sebagai peluang, dengan ancaman yang dihadapi yaitu terjadi konflik antara masyarakat dengan pemerintah daerah terhadap aset tanah yang disebabkan oleh belum jelasnya asal usul/sejarah tanah yang dimiliki.

The current study is an application of asset management concept, particularly in inventory and asset legalization, focused on fixed assets (land and building) of Kapuas Hulu Regency Government in the year 2012. It aims to analyze the influence of data collectiong, coding, grouping, registrationg and legalizationg of assets on the optimization of regional asset management; to analyze the determinants of successful inventory and legalization of fixed based on the level of Importance and Performance; to evaluate the performance level of LGWU based on the determinants of success in attempt to improve the performance of regional asset management; and to analyze the problems surrounding the process of inventory and legalization of regional assets of Kapuas District Government. The study was conducted at LGWU in the Office of Kapuas Hulu District Government. The sample consists of 85 respondents selected based on the method of purposive sampling. Analytic tools employed in this study are categorical regression, importance-performance analysis, and SWOT analysis. Data analysis indicated that the five independent variables, i.e. data collection, coding/labeling, grouping, registration and legalization of fixed assets, have a positive and significant effect on regional asset optimization. Based on the analysis, IPA is considered as importance and the performance is considered as good, yet some improvement of performance are necessary, such as: land and building need to be legalized on behalf of the regional government, the guideline of asset management requirement plan, annual plan, accountability of the Chief of LGWU, understanding of objectives and benefits of asset management, understanding of asset management implementation concerning regulation on asset management, and human resource professionalism. In addition, several factors need to be maintained as they are considered as wellperformed, such as regional assets inventory, positive attitude of the Chief of LGWU, implementation inventory card, asset legalization inventory, regional asset audit, and the asset management budgetary needs. Based on the results of the SWOT, we can see that local government has already have an information system in regional asset management, yet it has weaknesses in terms of human resource, both in quantity and quality, the availability of adequate funding and good coordination between the asset caretaker and the assistant as an opportunity, with the threats that confront them, such as conflict between and the community and the local government over the asset due to unclear history of the owned land.

Kata Kunci : pendataan, kodefikasi, pengelompokkan, pencatatan, legalisasi, optimalisasi pengelolaan aset, regresi kategori, importance performance analysis, analisis SWOT.