EVALUASI KEBERHASILAN KINERJA SERTA KENDALA DALAM KEGIATAN INVENTARISASI DAN LEGALISASI ASET TANAH MILIK PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA, 2012

Rindah Mokoginta, Dr. Soeratno, M.Ec.

2013 | Tesis | S2 Magister Ek.Pembangunan

Penelitian ini membahas tentang manajemen aset barang milik daerah. Topik ini diambil karena manajemen aset barang milik daerah merupakan hal yang penting untuk dikelola secara baik, di mana pada saat ini pemerintah sedang berusaha untuk menciptakan pengelolaan aset/barang milik daerah. Penelitian bagian pertama bertujuan untuk menganalisis arti penting dan tingkat kinerja pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan legalisasi aset tetap; bagian kedua bertujuan untuk menganalisis evaluasi kinerja pemerintah daerah; sedangkan bagian ketiga bertujuan untuk menganalisis kendala dalam pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan legalisasi aset. Skala likert digunakan mengukur arti penting dan tingkat kinerja Pemerintah Kota Kotamobagu. Analisis importance performance digunakan untuk menganalisis faktor-faktor penentu keberhasilan kegiatan inventarisasi dan legalisasi aset tetap berdasarkan tingkat arti penting (importance) dan kinerja (performance), mengevaluasi tingkat kinerja SKPD berdasarkan faktor-faktor penentu keberhasilan dalam rangka peningkatan kinerja pengelolaan aset/barang milik daerah serta menganalisis permasalahan dalam proses pelaksanaan inventarisasi dan legalisasi aset/barang milik daerah Pemerintah Kota Kotamobagu. Penelitian ini dilakukan pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu. Sampel penelitian yang digunakan sebanyak 75 responden yang dipilih berdasarkan metoda purposive sampling. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah importance performance analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penentu keberhasilan dinilai penting tetapi beberapa kinerja yang masih harus ditingkatkan antara lain: aset tanah harus disertifikasi an. pemerintah kota, pemahaman terhadap Permendagri Nomor 17 Tahun 2007, pencatatan kegiatan legalisasi, ketersedian pegawai, transparansi biaya, kesesuaian anggaran dengan kebutuhan serta sarana dan prasarana yang mendukung pengelolaan aset. Di samping itu, beberapa faktor yang harus tetap dijaga karena dinilai baik adalah: pedoman penyusunan rencana kebutuhan pengelolaan aset, rencana tahunan pelaksanaan pengelolaan aset, inventarisasi aset, kartu inventarisasi aset, sikap positif dan komitmen Kepala SKPD, tanggung jawab Kepala SKPD, akses pelaporan pengelolaan aset.

The present study discusses the regional asset management. This topic of regional asset management is discussed because it is an important asset to be managed properly, especially as the government is currently attempting to realize the regional asset management. The first part of the study was to analyze the importance and performance level of the implementation of inventory and fixed assets legalization; the second part aims to analyze the performance evaluation of local government; and the third part aims to analyze the constraints in the implementation of inventory and asset legalization. Likert scale is used to measure the importance and performance levels of Kotamobagu Municipality. Importance-performance analysis is used to analyze the determinants of the success of the inventory and fixed assets legalization based on the level of importance and performance; To evaluate of LGWU performance level based on the determinants of the success of the improvement of local asset management performance; and to analyze the problems confronting the implementation of inventory and regional asset legalization in Kotamobagu Municipality. The research was conducted at LGWU of the Municipal Office of Kotamobagu. The sample consists of 75 respondents selected by purposive sampling method. Analysis tools used in this study is importance-performance analysis. The results demonstrated that the determinants of success were considered important yet performance improvements are still necessary, which include: land assets must be certified on behalf of the city government, understanding of the Minister of Home Affairs Regulation No. 17 of 2007, legalization activities registering, availability of personnel, cost transparency, conformity between the needs and the budget, and facilities and infrastructure that support asset management. In addition, several factors that should be kept as they were considered as good are: guidelines for asset management planning requirements, the annual implementation plan of asset management, asset inventory, asset inventory cards, positive attitude and commitment of the Chief of LGWU, accountability of the Chief of LGWU, access to asset management reporting.

Kata Kunci : manajemen aset, barang milik daerah, kinerja SKPD, importance performance analysis.