DESENTRALISASI FISKAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP KINERJA EKONOMI DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI INDONESIA: 2001-2008

Sunoto, Ir.,M.Si., Prof. Dr. Insukindro, M.A.

2013 | Disertasi | S3 Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Desentralisasi di Indonesia dilakukan dengan menganut prinsip pendanaan mengikuti fungsi (money follows function), yaitu penyerahan fungsi pokok pelayanan publik ke daerah diikuti dengan dukungan pendanaan, berupa penyerahan sumber- sumber penerimaan daerah dan alokasi dana transfer. Pemerintah kabupaten dan kota tidak lagi sekedar menjalankan instruksi pemerintah pusat, tetapi benar-benar mempunyai keleluasaan untuk meningkatkan kreativitas dalam mengembangkan potensi yang selama era sentralisasi bisa dikatakan terpasung. Sebagai sebuah perubahan yang radikal, desentralisasi di Indonesia pada awalnya telah menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Bagi yang kontra, pelaksanaan desentralisasi dikhawatirkan akan memperburuk pelayanan publik dan memperluas terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme di daerah. Bagi yang pro, desentralisasi diyakini akan mampu mempercepat terwujudnya tata pemerintahan (governance) daerah yang lebih baik. Namun demikian hasil penelitian empiris mengenai dampak desentralisasi fiskal terhadap perekonomian sejauh ini masih ambigu (mixed) atau tidak selalu mendukung hipotesis adanya pengaruh positif (positive effect) desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi. Sehubungan dengan hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota, (2) menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap tingkat inflasi kabupaten dan kota, (3) menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap efisiensi belanja publik kabupaten dan kota, (4) menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kapasitas kelembagaan kabupaten dan kota, (5) menganalisis pengaruh desentralisasi sektor kesehatan dan desentralisasi sektor pendidikan terhadap perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten dan kota, dan (6) menganalisis ada tidaknya ketergantungan kabupaten dan kota terhadap transfer Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat (kemandirian anggaran daerah). Analisis dalam penelitian ini menggunakan struktur data panel 255 kabupaten dan kota selama periode waktu tahun 2001-2008. Pemilihan kabupaten dan kota sampel dilakukan dengan metode purposive sampling, yaitu pengambilan sampel secara sengaja sesuai persyaratan sampel yang diperlukan. Penaksiran model estimasi dilakukan dengan analisis regresi berganda dengan metode penaksir fixed effect model (FEM). Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan yaitu: (1) nisbah DAU riil/APBD riil terbukti berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi kabupaten dan kota, (2) nisbah DAU riil/APBD riil terbukti berpengaruh positif secara signifikan terhadap tingkat inflasi kabupaten dan kota, (3) nisbah DAU riil/APBD riil terbukti berpengaruh positif secara signifikan terhadap efisiensi belanja publik kabupaten dan kota, (4) nisbah DAU riil/APBD riil terbukti berpengaruh positif secara signifikan terhadap kapasitas kelembagaan kabupaten dan kota, (5) desentralisasi sektor kesehatan dan desentralisasi sektor pendidikan terbukti berpengaruh positif secara signifikan terhadap perkembangan IPM kabupaten dan kota, dan (6) nisbah DAU riil/APBD riil tahun sebelumnya terbukti berpengaruh negatif secara signifikan terhadap nisbah PAD riil/APBD riil tahun berjalan, sehingga mendukung hipotesis adanya ketergantungan anggaran kabupaten dan kota terhadap dana transfer dari pusat.

Decentralization in Indonesia is conducted by the principle of money follows function. It’s means that public services function delivered to the local goverment and followed by financial support, in the form of delivery of local revenue sources and allocation of transfer. Local governments are no longer merely execute the instructions of the central government, but actually has the discretion to increase creativity in developing local policy which during the era of centralization can be said stuck. As a radical change, decentralization in Indonesia was initially raises the pros and cons in the public. For the cons, is feared to worsen the quality of public services, expanding corruption, collusion, and nepotism. For a pro, decentralization is believed to be able to accelerate the better local good governance. However, the results of empirical research on the impact of fiscal decentralization on the economy so far is still ambiguous (mixed) or does not always support the hypothesis of a positive effect of fiscal decentralization on economic growth. In this regard, the objectives of this study were: (1) to analyze the effect of fiscal decentralization on the economic growth of districts and municipalities, (2) to analyze the effect of fiscal decentralization on the inflation of districts and municipalities (3) to analyze the effect of fiscal decentralization on the efficiency of public expenditure of districts and municipalities, (4) to analyze the effect of fiscal decentralization on the institutional capacity of districts and municipalities, (5) to analyze the effect of decentralization of the health sector and decentralization of the education sector to the development of the Human Development Index (HDI) of districts and municipalities, and (6) to analyze the presence or absence of dependence of districts and municipalities to transfer of General Allocation Fund (DAU) from the central government. The analysis in this study uses panel data structure of 255 districts and municipalities during the time period of 2001-2008. Selection of districts and municipalities as a sample base on the purposive sampling. Model was estimated by multiple regression analysis with fixed effect method (FEM). The study produced several findings that: (1) the ratio of real DAU/real local budget proved significantly has positive effect on the economic growth of districts and municipalities, (2) the ratio of real DAU/real local budget proved significantly has positive effect on the inflation of districts and municipalities, (3) the ratio of real DAU/real local budget proved significantly has positive effect on the efficiency of public spending of districts and municipalities, (3) the ratio of real DAU/real local budget proved significantly has positive effect on the institutional capacity of districts and municipalities, (5) the decentralization of health sector and the decentralization of education sector proved significantly has positive effect on the human development indexs (HDI) of districts and municipalities, and (6) the lag-ratio of real DAU/real local budget proved significantly has negative effect on ratio of real PAD/real local budget, thus supporting the hypothesis that the districts and municipalities budgets depend on transfers from the central government.

Kata Kunci : desentralisasi, purposive sampling, money follows function, fixed effect model (FEM), IPM, DAU, dan APBD.