MATERI MUATAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA DAN PENGUJIANNYA DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN (Studi Kasus Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 3 Tahun 2008, No.: KEP-033/A/JA/6/2008 dan No. 199 Tahun 2008)

Riko Budi Santoso, Andy Omara, S.H., M.Pub & Int. Law.

2013 | Tesis | S2 Magister Hukum

Tujuan dari penelitian ini adalah pertama, Untuk mengetahui dan menjelaskan materi muatan yang diatur dalam SKB dalam sistem perundangundangan. Kedua, Untuk mengetahui dan menjelaskan kekuasaan kehakiman yang berhak menguji SKB (Studi Kasus Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2008, Nomor: KEP-033/A/JA/6/2008 dan Nomor: 199 Tahun 2008). Proses penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, untuk data sekunder yaitu berupa bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum skunder dan tersier yang berkaitan dengan SKB Ahmadiyah. Selain itu, guna mendalami bahan hukum dilakukan juga studi dokumen dan studi catatan hukum. Kemudian. bahan hukum yang didapatkan dianalisis secara kualitatif dan ditelaah untuk memperoleh relevansi atau keterkaitan dengan topik penelitian, baik berupa ide, usul dan argumentasi ketentuan-ketentuan hukum yang dikaji. Selanjutnya ketentuan hukum yang sesuai akan dikembangkan sedangkan yang tidak sesuai ditinggalkan. Pada akhirnya, hasil klasifikasi data disistematisasikan untuk selanjutnya hasil analisisnya menjadi dasar dalam mengambil kesimpulan dan saran. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil, pertama, materi muatan SKB Ahmadiyah menurut sistem perundang-undangan pada prinsipnya merupakan peraturan (regelling) dapat dilihat dari diktum KESATU, KETIGA, KEEMPAT dan KELIMA ditujukan untuk umum, memiliki sanksi pidana dan pembentukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal ini diperkuat dengan keberadaan SKB yang diakui oleh UU No. 9 Tahun 2004 pasal 2, UU Nomor 5 tahun 1986 Penjelasan Pasal 1 angka 2 dan UU No. 12 Tahun 2011 pasal 8 ayat (1) dan (2), pasal 97 dan Pasal 100. Dan juga SKB yang pernah diujikan ke Mahkamah Agung yaitu Putusan No. 18 P/HUM/2003. Disamping itu SKB Ahmadiyah juga dijadikan landasan hukum dikeluarkannya Perda yaitu Peraturan Gubernur Banten No.5 Tahun 2011 dan Jawa Barat No. 12 Tahun 2011. Kedua, kekuasaan kehakiman yang berwenang menguji SKB Ahmadiyah berdasarkan UUD 1945 Pasal 24 A ayat (1) dan UU No. 12 Tahun 2011, Pasal 8 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 9 ayat 2 keberlakuan materi SKB Ahmadiyah berkualitas sebagai pengaturan yang berlaku umum (“regelling”) dan bukannya suatu yang bermakna penetapan yang bersifat individual (“beschikking”), maka pemeriksaan permohonan Uji Materiil adalah di Mahkamah Agung.

This study was conducted to: fisrt, find and explain whether the content materials in the SKB (letter of collective resolution) in legislation system. Second, find and explain the judicial power that had the right to test the SKB (Case Study Letter Of Collective Resolution The Minister Of Religious Affairs, The Attorney General And Minister Of Home Affairs Of The Republic Of Indonesia No. 3 Of 2008, No. KEP-033/A/JA/6/2008 And No. 199 In 2008). This study was performed by using the literary research to find the secondary data of the primary, secondary, or tertiary corporate bodies related to the SKB Ahmadiyah. In addition, it was also conducted the documental and juridical notes researches in order to get more information about the corporate bodies, mainly related to the letter of collective resolution. Then, the acquired data of corporate bodies were analyzed quantitatively and discussed to get the relevance or the dependability with the topic of the study, either it was idea, suggestion, or argumentation of discussed rule of law. Furthermore, the appropriated rule of law would be developed, whereas the inappropriate ones would be left. Finally, it would be systematized the results of data classification to get some analysis used as the basic reviews to make some conclusions and suggestions. Based on the research results obtained, first, the content materials of SKB Ahmadiyah in legislation system the principle is regulation (regelling) set up can be seen from the contents of SKB Ahmadiyah items FIRST, THIRD, FOURTH and FIFTH intended for the public, have criminal sanctions and the establishment by legislation. This is reinforced by the presence of the letter of collective resolution recognized by article 2 Law Number 9 Year of 2004, number 2 of article 1 Law Number 5 Year of 1986 explanation and clause 1 and 2 of article 8 of Law Number 12 Year of 2011, article 97 and article 100. And also there is a letter of collective resolution that have been tested to the Supreme Court Decision No. 18 P/HUM/2003. Besides that, SKB Ahmadiyah also used as the legal basis that the enactment of the Regional Governor of Banten Regulation Number 5 year of 2011 and Regulation Governor of West Java Number 12 year of 2011, Second, based on clause 1 of article 24A of 1945 Constitution of the republic of Indonesia and clause 1 and 2 of article 8 and clause 2 of article 9 of Law Number 12 Year of 2011 validity materials of SKB Ahmadiyah have quality as regulation be valid for the public (regelling) rather than meaningful decision of the individual (beschikking), then the application examination judicial review is the Supreme Court.

Kata Kunci : Materi SKB Ahmadiyah, Keputusan, Peraturan, Kekuasaan Kehakiman