EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN KONFLIK BATAS WILAYAH ADMINISTRATIF PEMERINTAH ANTARA KABUPATEN BELU DAN TIMOR TENGAH SELATAN PADA SEGMEN LOTAS

YANUARIUS BOKO, Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA

2013 | Tesis | S2 Magister Perdamaian & Resolusi Konflik

Penelitian ini bertujuan untuk melihat proses mediasi dan efektivitasnya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTT dalam memediasi kasus konflik perbatasan. Kasus konflik yang dimaksud adalah konflik perbatasan wilayah antara Pemda Kabupaten Belu dan TTS. Konflik batas yang melibatkan kedua pemerintah daerah ini sudah berlangsung lama bahkan sebelum terbentuknya kedua daerah tersebut sebagai Pemerintah Kabupaten. berbagai upaya penyelesaian telah dilakukan namun selalu gagal dan tidak membawa hasil yang cukup optimal. Konflik batas daerah ini berdampak pada konflik horizontal antar masyarakat sekaligus berdampak pada pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka pelayanan optimal kepada masyarakat. Atas dasar pengamatan tersebut, maka dilakukan penelitian dengan memilih jenis penelitian deskriptif-analitis. Konflik batas wilayah menimbulkan konflik horisontal antar warga yang sering mengakibatkan tindakan anarkis dan destruktif sehingga konflik tersebut sering membawa efek negatif dalam perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun temuan di lapangan bahwa konflik batas daerah antara kabupaten Belu dan TTS disebabkan oleh adaya dualisme acuan penetapan titik batas daerah yang saling bertentangan bahkan bertolak belakang. Konflik ini semakin rumit karena dipengaruhi oleh faktor hukum, ekonomi dan sejarah. Faktor hukum berkaitan dengan proses pembentukan Undang-undang yang terlalu tergesa, dan kurangnya sosialisasi Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 yang menjadi dasar Pembentukan Kabupaten Belu dan TTS. Faktor ekonomi berkaitan dengan keterbatasan lahan yang menjadi sumber hidup masyarakat di wilayah Lotas. Hal lain adalah berkaitan dengan besaran jumlah Dana Alokasi Umum kepada daerah kabupaten yang salah satu indikatornya adalah luas wilayah. Selain itu, jumlah penduduk pun mempengaruhi total pajak suatu daerah. Ketika suatu wilayah dimasukan dalam kabupaten lain maka masyarakat yan mendiami wilayah itu akan menjadi warga kabupaten tersebut. hal ini berimplikasi pada penurunan jumlah pajak suatu daerah kabupaten. Sedangkan faktor sejarah juga mempengaruhi karena wilayah Lotas didiami oleh Suku Naiusu yang adalah masyarakat kerajaan Wesei Wehali yang berada di wilayah Belu. Orang-orang Nai Usu mendiami wilayah Lotas yang secara administrasi termasuk dalam wilayah Kabupaten TTS. Pemerintah Propinsi NTT telah mengupayakan penyelesaian dengan melakukan mediasi kedua pihak melaui empat kegiatan utama yakni : 1). Kegiatan administrasi Umum; 2). Rapat Persiapan; 3). Pertemuan dengan masyarakat kedua kabupaten dan 4). Pertemuan dengan kedua pemerintah kabupaten. Hasilnya jika dilihat dari segi proses cukup berhasil karena sudah cukup terpola dan menghasilkan beberapa kesepakatan. Namun merujuk pada tujuan mediasi maka belum optimal karena dipengaruhi oleh 2 faktor yakni pertama, faktor internal. Factor internal berkaitan dengan netralitas dan imparsialitas mediator serta aktor-aktor dari kedua kabupaten yang terlibat dalam proses mediasi itu sendiri. Kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal ada 2 yakni factor politik dan factor pendekatan pelayanan. Faktor politik berkaitan dengan kepentingan-kepentingan yang meyangkut daerah pemilihan (dapil), potensi pemilih dan kepentingan politik lainnya. Sedangkan faktor pendekatan pelayanan berkaitan dengan adanya keinginan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan lebih cepat dan tidak jauh dari pusat pelayan tersebut.

This study aims to view the process and effectiveness of mediation conducted by provincial government of NTT mediation in boundary conflicts. Cases referred to boundary conflict between the government of Belu and Timor Tengah Selatan (TTS) Regency. It has been occurred for long time before those areas were formed in the governmental districts. Settlement efforts have been made but that is failed and not optimal yet. Boundary conflict is impacting on horizontal conflicts between communities as well as have an impact on the implementation of the tasks of government to serve the communities. On the basis of these observations, the research done by selecting the type of descriptive-analytical study. The horizontal conflict in dispute area bring negative effects in the development of the nation and state. The findings on the ground that the border conflict between TTS and Belu regency caused by dualism references point boundary determination are conflicting and even contradictory. The conflict is further complicated because it is influenced by legal factors, economic, and cultural history. Legal factors relating to the process of forming laws. There are hasty, and lack of socialization of Law 69 on 1958 about settlement regulation of Belu and TTS regency. Economic factors related to the limitations of the land that is source of life in the region Lotas. In the other hand is related with amount of General Allocation Fund (Dana Alokasi Umum) to the district that one indicator is the total area. In addition, the total number of people affected was a local tax. When a region included in another district, the community which inhabiting the region will become citizens of the district. This implies a reduction in the tax district. While historical factors also influence because Lotas territory inhabited by the tribe that is the kingdom of Wesei Wehali (Belu). Naiusu People living in the area that is administered Lotas included in the TTS. NTT provincial government has made efforts to mediate a settlement with both sides through four main activities, namely: 1). Public administration, 2). Meeting Preparation, 3). Meeting with people of both districts and 4). Meetings with both governments. The result in terms of the process is quite successful because it was reach and produce some agreements. However, referring to the purpose of the mediation is not optimal because it is influenced by two factors: First, the internal factors. Internal factors related to the neutrality and impartiality of the mediator as well as actors from the two districts involved in the mediation process itself. Second, external factors. External factors is political and approach to ministry factor. Political factors related to the interests of electoral districts (constituencies), potential voters and other political interests. These factors related to service approach with the wishes of the community to get service faster and near from the center of waiters.

Kata Kunci : Batas Daerah, Konflik dan Mediasi.