ANALISIS MODEL DURASI TERHADAP PROSES PENGADILAN KORUPSI DI INDONESIA PERIODE 2002-2012

TIMOTIUS HENDRIK P, Dr. Rimawan Pradiptyo,M.Sc.

2013 | Skripsi | ILMU EKONOMI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lamanya proses pengadilan yang dijalani oleh terdakwa kasus korupsi di Indonesia berdasarkan masing-masing tingkatan pengadilan dari pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum hingga pembacaan putusan oleh Mahkamah Agung periode tahun 2002-2012. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan duration models (model durasi), atau yang biasa disebut survival analysis, dengan pendekatan non-parametrik dan parametrik untuk mengestimasi durasi pengadilan dan menguji faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses pengadilan tersebut. Dalam analisis yang pertama, penelitian ini mengestimasi lamanya proses dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengadilan hingga tingkatan pengadilan yang tertinggi. Analisis yang kedua menguji proses pengadilan dari waktu tuntutan Jaksa hingga pembacaan putusan di tingkat Pengadilan Negeri. Analisis yang ketiga dan keempat menguji proses pengadilan hingga tingkat Mahkamah Agung dengan memisahkan antara kasus yang permintaan banding dilakukan oleh Jaksa dan terdakwa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lamanya proses pengadilan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berbeda seperti domisili dan jenis pekerjaan terdakwa. Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa berapapun biaya kerugian negara yang muncul akibat tindakan korupsi yang dilakukan, tidak mempengaruhi lamanya proses pengadilan. Tetapi upaya pemerintah dalam memberantas korupsi dengan mendirikan KPK mampu mengurangi lamanya proses pengadilan korupsi dalam setiap tingkatan pengadilan.

The aim of this research is to analyze the durations of corruption litigation by respective court level in 2002-2012. This research’s analysis is using duration models, known by survival analysis, with non-parametric and parametric approach in estimating the duration of corruption litigation and verifying the factors which affect the corruption litigation. In the first analysis, this research estimates the duration and tests the factors which can determine the duration of corruption litigation until the highest court level. The second analysis tests the duration of corruption litigation starting from prosecutor’s requisitions to the judge on District Court verdict decisions. The third and fourth analysis tests the corruption litigation until Supreme Court by defendant and prosecutor’s appeal respectively. The result shows that the duration of corruption litigation determined by many different factors, for instance, defendant’s domicile and occupation. This research also finds that no matter how much money lost because of corruption doesn’t affect the duration of corruption litigation. However, the government efforts to combat corruption by establishing the Corruption Eradication Commission (KPK) is adequate to reduce the duration of corruption litigation in respective court level.

Kata Kunci : Pengadilan Korupsi, KPK, Duration Models, Kaplan-Meier