PERUBAHAN SISTEM PENGUASAAN TANAH DAN PENGARUH SOSIALNYA TERHADAP PETANI DI PEDESAAN BOYOLALI TAHUN 1911-1939

Edy Budi Santoso, S.S., Dr. Sri Margana M.Phil.

2013 | Tesis | S2 Sejarah

Studi ini memaparkan perubahan sistem penguasaan tanah dan reaksi petani Boyolali dalam menghadapi perubahan yang terjadi pada awal abad XX. Penerapan reorganisasi tanah oleh Sunan Pakubuwono X atas desakan kolonial semula bertujuan untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi petani Boyolali, tetapi justru menimbulkan keresahan petani ini menarik untuk diteliti dan diungkap kembali keunikannya. Permasalahan pokok studi ini adalah kebijakan reorganisasi sistem penguasaan tanah dan reaksi petani Boyolali dalam menyikapi perubahan yang terjadi. Pertanyaan pokok studi ini adalah mengapa pemerintah kerajaan bersama pemerintah kolonial melakukan reorganisasi sistem penguasaan tanah di Boyolali. Studi ini menggunakan metode historis, mengambil kurun waktu tahun 1911-1939. Sumber-sumber utama yang dipakai dalam studi ini berupa, arsip-arsip lokal dan kolonial, surat kabar, majalah, artikel dan buku-buku yang didapat dari Perpustakaan Kraton Solo, Perpustakaan Reksopustoko, Perpustakaan Nasional, UGM, Perpustakaan daerah, Arsip Nasional, koleksi pribadi dan lain-lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah bagi penduduk Boyolali memiliki arti yang sangat penting. Begitu pentingnya arti tanah maka penguasa baik kerajaan maupun kolonial berusaha melakukan pengaturan penguasaannya agar mereka dapat mengambil keuntungan atas tanah tersebut. Pemerintah Belanda berusaha menjauhkan hubungan petani dengan penguasa tradisional untuk mempermudah proses sewa menyewa. Gambaran kehidupan petani di Boyolali pada tahun-tahun awal telah memunculkan masalah baik ekonomi, sosial maupun politik. Petani sudah menerima pola tradisional yang menempatkannya sebagai penggaduh tanah raja, mengerjakan tanah dengan baktinya kepada peguasa di atasnya dipaksa radikal dengan sistem yang legal rasional dan baktinya pada penguasa perkebunan. Terjadi proses transisi dalam masyarakat yang kurang kuat mengakar sehingga menimbulkan gejolak sosial. Perubahan status kepemilikan tanah, tumbuhnya perkebunan, perubahan ikatan primordial memunculkan elite priyayi dan munculnya keresahan petani juga membangkitkan semangat nasionalisme di awal kemerdekaan. Di dalam perubahan sistem penguasaan tanah di Boyolali setidaknya ada tiga komponen penting yang berperan yaitu penguasa tradisional, kolonial dan penduduk atau petani. Studi ini menyimpulkan bahwa setiap perubahan yang dipaksakan dalam tatanan masyarakat yang sudah mapan dan telah berakar, akan merusak dan meresahkan masyarakat. Hal ini menjadi lahan yang subur bagi tumbuhnya protes sosial dan meledaknya dendam terhadap kekuasaan yang memaksakan sistem baru dalam kesewenang-wenangan.

This study describes change in the land tenure system and the Boyolali peasants’ reaction in coping with the change occurred in the beginning of 20th century. The implementation of land reorganization by Sunan Pakubuwono X due to the insistence of the colonial government which firstly aimed at promoting the economic social condition of Boyolali peasants but then turned to raise the social unrest of the peasants is interesting to study and re-disclose, especially on its uniqueness. The subject problem of this study is the policy on reorganization of land tenure system and the reaction of the peasants in coping with the changing. The main research question of this study is why the royal government together with the colonial government reorganized the land tenure system in Boyolali. This study will apply the historical method taking the time period between 1911 and 1939. The primary sources used in this study include local and colonial documents, newspapers, magazines, articles, books collected from the Library of Solo Royal Palace, Reksopustoko Library, National Library, Gadjah Mada Library, Regional Library, National Archives, personal collections, and many other more. The result of the study indicates that land had strategic meaning for Boyolali population. It was so important in meaning that the authority, both royal and colonial, attempted to regulate its property rights to gain the advantages from the land. The Dutch colonial government tried to distance the peasants’ relations from the traditional authority to facilitate aneasy leasing process. The life condition of Boyolali peasants in the beginning of the years had raised the economic, social, and political problems. The peasants who had applied the traditional pattern which placed them as the agent to manage the royal land and to process the land as form of their loyalty to the direct authoritywere radically imposed to switch to the rationallegal system and serve to the plantation authority. There was a transition process in the community which did not have such a strong root that resulted in the social upheavals. The change in the land ownership status, the emerging plantation, and the change of primordial bound had raised high elites, the peasants’ concerns, and the nationalism spirit in the beginning of the independence. In the change of the land tenure system in Boyolali, there were at least three components which played the important role, namely traditional authority, colonial authority, and population or peasants. This study concludes that every single change which is imposed to an established and strongly-rooted order of community will result in the community breakdown and anxiety. This is a fertile land to grow social protests which will further be an explosion of retaliation toward the coercive authority which enforces a new system in arbitrary.

Kata Kunci : reorganisasi, kolonial, keresahan, petani, Boyolali.