Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Aset Daerah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo

DANANG HUDIYANTORO, Dr. Bambang Riyanto L.S., M.B.A

2013 | Skripsi | EKSTENSI AKUNTANSI

Aset daerah merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Aset daerah harus dikelola berdasarkan asas-asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Hal ini bertujuan agar efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBD dapat terpenuhi. Dalam pengelolaan aset daerah, terdapat beberapa titik rawan seperti pada tahap perencanaan, pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan. Namun dalam praktiknya, hal-hal tersebut kurang mendapat perhatian lebih dari Pemerintah Daerah. Hal ini dapat dilihat dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II tahun 2010 yang menunjukan relatif banyaknya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang mendapatkan pendapat Wajar Dengan Pengecualian, Tidak Wajar dan Disclaimer dimana pengelolaan aset ikut berperan di dalamnya. Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2009 juga menemukan 1.460 kasus kelemahan SPI. Kelemahan SPI yang sering terjadi adalah masalah pengendalian aset tetap yang belum memadai, seperti kapitalisasi aset tetap yang tidak tepat, perbedaan pencatatan antara saldo aset tetap dengan dokumen sumber dan pencatatan aset tetap yang tidak sesuai dengan jumlah dan kondisi riil aset tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern atas pengelolaan Aset Daerah di Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan studi kasus di Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara dan observasi. Data penelitian juga diperoleh dari sumber tertulis berupa dokumen-dokumen tentang pengelolaan Aset Daerah yang tersedia di Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji komponen Sistem Pengendalian Intern, yaitu dengan membandingkan antara kriteria Sistem Pengendalian Intern yang memadai dengan data-data tentang pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern atas Aset Daerah di Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo yang diperoleh pada tahap pengumpulan data. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penerapan Sistem Pengendalian Intern atas pengelolaan Aset Daerah di Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo sudah dijalankan namun masih kurang memadai. Hal ini dapat dilihat dengan adanya beberapa kelemahan pada setiap komponen Sistem Pengendalian Intern atas pengelolaan Aset Daerah di Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Local Government assets is one important element in local governance and community service. Local Government assets should be managed based on functional principles, rule of law, transparency, efficiency, accountability and value certainty. It is intended to accomplish the efficiency, transparency and accountability in the management of Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). In Local Government assets management, there are some critical points such as those in the planning, procurement, maintenance and removal stages. In practice, however, those things received less attention from the local government. This can be seen from Semester Examination Results Summary (IHPS) II of 2010 indicating the relatively many Local Government Finance Reports that generate qualified opinion, adverse opinion and Disclaimer in which the asset management plays a role. The Supreme Audit Board of Republic Indonesia (BPK RI) audit of Local Government Finance Reports 2009 found also 1.460 cases of Internal Control System (ICS) weaknesses. Weaknesses common to ICS are inadequate asset control issues such as improper fixed asset capitalization, discrepancy between the recording of balance of fixed asset with those in source document, and fixed asset recordings that are not correspond to the amount and actual condition of the asset. The study aims to evaluate the effectiveness of Internal Control System of Local Government assets management at the Inspectorate of Kulon Progo Regencial Government. The study is qualitative in nature that employs a case study in Inspectorate of Kulon Progo Regency. Data collection was conducted by interviews and observations. The research data were also obtained from written sources in the form of documents on the management of Local Government assets available in the Inspectorate of Kulon Progo Regency. The method of analysis employed in this study is component testing of Internal Control System by comparing the criteria for adequate Internal Control System with data on the implementation of Internal Control System of Local Government Assets at the Inspectorate of Kulon Progo Regency obtained in the data collection phase. The results indicated that the implementation of the Internal Control System of the Local Government Assets management at the Inspectorate of Kulon Progo Regency remains inadequate. This can be seen by a number of weaknesses in each component of the Internal Control System of the Local Government Asset Management at the Inspectorate of Kulon Progo Regencial Office.

Kata Kunci : Sistem Pengendalian Intern, Aset Daerah, Barang Milik Daerah