PELAKSANAAN SISTEM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) DI BIDANG PENANAMAN MODAL PADA BKPM PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Endang Rarasati, SH, Dina Widyaputri K., SH, LLM

2013 | Tesis | S2 Magister Hukum

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dalam proses pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di BKPM Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden No 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal dan sesuai Undangundang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Penelitian ini bersifat yuridis empiris, yang meneliti data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan. Hasil dari penelitian ini akan disajikan dalam suatu laporan yang bersifat deskriptif analitis. Bersifat deskriptif, karena hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai asas-asas hukum, kaidahkaidah hukum, doktrin dan peraturan perundang-undangan mengenai bagaimana mekanisme pelaksanaan program PTSP di Provinsi D.I.Yogyakarta. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukan bahwa mekanisme pelaksanaan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di BKPM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap bidang penanaman modal asing maupun dalam negeri dalam kepengurusannya dilakukan di BKPM Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah menggunakan sistem PTSP. Pelaksanaannya mengikuti prosedur pendaftaran, proses permohonan izin untuk usaha penanaman modal dan proses penerimaan atau penolakan izin yang dilakukan di BKPM Daerah Istimewa Yogyakarta. Iklim investasi setelah diberlakukan sistem PTSP mengalami kenaikan dan sangat berpengaruh pada jumlah investasi dan pelaku usaha yang menanamkan modal. Kemudian mengenai kendala yang dihadapi adalah terdiri dari faktor internal yaitu kendala dari dalam lembaga dan faktor eksternal yang disebabkan dari luar lembaga. Dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 dan sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007.

The aim of this research are to know whether in the process of the acquisition of farm land belonging to PAG in Glagah, Kulon Progo ragency has been in accordance with the provisions of regulation number 2, 2012 conserning land acquisition for the development of the public interests, to know efforts and the implementation of object sector land acquisition during the development of tourism in the Galagah coast, Kulon Progo regency. This research used empirical legal approach meaning this research was carried out trouhg the study of the field, research to look for and determine the sociological of legal to meet the community. Interest taken by means of setting up questions were answered in writing and orally. Sample was choised by using non probability sampling technique, the sample did not have teh same to become the member. Responden was taken from the community that used the PAG land in Glagah, Kulon Progo Ragency. The informen are the regional giverment and the investor as the parties who acquisition the land for the depelovment of tourism sector in Glagah the Kulon Progo regency. The results showed that in the implementation of the development of the tourism sector that used farm land belonging to PAG in Glagah the Kulon Progo regency has been in accordance with the article 7 of regulations number 2, 2012 that in the interest of the bublic interest, acquisition the natonal development plan/the area, the strategic plan, and the work program of each agency. The acquisition of PAG land process has come to the realisation stage of the development. People who are not have the land rights certificate are not get compensation. The only get compensation related to agricultural infra structures which have been develoved by the community.

Kata Kunci : Sitem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), One Stop Service.(OSS)