IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN DAN KABUPATEN BANTUL D.I. YOGYAKARTA

Andri Prasetio, Sugiarto MBA., M.Acc.

2013 | Tesis | S2 Ilmu Akuntansi/Akuntansi Terapan

Penelitian ini menganalisa implementasi Permendagri Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul D.I. Yogyakarta. Salah satu unit yang berperan dalam mewujudkan akuntabilitas pemerintah adalah Inspektorat. Di pemerintah daerah dinamakan Inspektorat Daerah. Inspektorat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah, sehingga dalam tugasnya, Inspektorat sama dengan auditor internal. Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota secara umum diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2007. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintah, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai berikut: pertama, perencanaan program pengawasan; kedua, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; dan ketiga, pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan. Dengan adanya analisis implementasi Permendagri Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, maka masing-masing inspektorat mampu melihat kelebihan dan kekurangan implementasi peraturan tersebut.

This research analyzes the implementation of Permendagri No. 4/2008 on the Implementation of the Guidelines of Local Government Financial Report Reviu on Regional Inspectorate Sleman and Bantul Regency of D.I. Yogyakarta. One of the units that play a role in realizing the Government’s accountability is the Inspectorates. In the local government called the local inspectorate. The Inspectorate has the task of supervising public convening of local government and other tasks given by the head of the region, resulting in its work, in conjunction with internal auditors inspectorate. The role and function of the Inspectorate of the Provincie/Region/City id generally provided for in articel 4 of Permendagri No. 64/2007. In the articel it states that in carrying out the task of supervision government affairs, Inspectorates of the Province/Region/City functions as follows: first, the surveillance program palnning; second, policy formulation and supervision facilities; and third, examination, investigation, testing, monitoring and assessment. With this analysis, then each of the Inspectorates are able to see the advantages and disadvantages of the implementation that regulation.

Kata Kunci : Implementasi, Permendagri Nomor 4 tahun 2008, Inspektorat Daerah, Auditor Internal, Pengawasan, Reviu, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.