EVALUASI IMPLEMENTASI INA-CBGs KASUS DIABETES MELLITUS PASIEN JAMKESMAS RAWAT INAP DI RSUD A.WAHAB SJAHRANIE SAMARINDA

Ani Widyastuti, DR.Drg.Yulita Hendrartini, M.Kes

2013 | Tesis | S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat

Latar belakang : Jamkesmas adalah bantuan sosial untuk menjamin kesehatan masyarakat miskin di Indonesia dengan sumber dari dana Pemerintah (APBN). Salah satu upaya Pemerintah untuk menekan anggaran kesehatan pada program Jamkesmas adalah digunakannya sistem pembayaran prospektif yaitu Indonesia Case Base Groups (INA-CBGs). Pada sistem ini pemberi pelayanan ikut menanggung resiko finansial apabila tidak efisien dalam melaksanakannya. Permasalahan pelaksanaan INA-CBGs, diantaranya terdapat selisih negatif pada kasus-kasus tertentu, hal tersebut juga dialami oleh RS A.Wahab Sjahranie di Samarinda. Penyebab selisih negatif sebagian besar dikarenakan kurangnya pemahaman dokter, penulisan rekam medik tidak lengkap dan belum adanya upaya untuk kendali mutu dan biaya. Tujuan penelitian ini melakukan evaluasi implementasi INA-CBGs pada kasus diabetes mellitus (DM) pasien Jamkesmas rawat inap di RSUD A.Wahab Sjahranie terhadap pengendalian biaya dan mutu. Metode penelitian : Jenis penelitian ini adalah studi kasus deskriptif dengan rancangan penelitian studi kasus tunggal holistik. Unit analisis penelitian ini adalah implementasi INA-CBGs di RSUD A.Wahab Sjahranie kasus diabetes mellitus pasien jamkesmas rawat inap tahun 2011. Variabel yang diteliti yaitu pemahaman dokter PPK tentang sistem pembayaran INA-CBGs, kebijakan RS yang mendorong kendali biaya dan mutu, menilai kelengkapan rekam medis (RM), kepatuhan peresepan sesuai formularium, kesesuaian koding, Perbedaan ALOS dengan ALOS INA-CBGs, selisih tarif RS dengan tarif INA-CBGs. Subyek penelitian adalah dokter PPK, Manajemen RS, rekam medis dengan kriteria inklusi pasien DM dengan kode INA-CBGs 1-41-5 (PRI/BP Gangguan pembuluh darah perifer dan lain) dan resep. Hasil Penelitian : Input penelitian ini, didapatkan hasil bahwa dokter PPK kurang memahami tentang sistem pembayaran INA-CBGs karena sosialisasi yang kurang mendalam. Kebijakan RS untuk mengendalikan biaya dan mutu, yaitu 1) Melakukan sosialisasi. 2) Memberikan kewenangan otorisasi dan pengendalian kepada Tim Pengelola JPKM, Askes dan Jamsostek. 3) Mewajibkan dokter meresepkan obat sesuai formularium Jamkesmas. 4) Adanya prosedur tetap medis akan tetapi belum ada clinical pathways. 5) Mengalihkan pasien DM dengan gangguan sirkulasi perifer rawat inap ke rawat jalan apabila secara medis memungkinkan. Proses dinilai dari rekam medis yang tidak lengkap sebesar 74,98%, kepatuhan penulisan resep yang sesuai dengan formularium Jamkesmas sebesar 97,48%. Hasil (ou come) pada penelitian ini didapatkan koding yang tidak sesuai 11,36% menyebabkan besaran klaim menjadi lebih rendah sebesar Rp . Persentase perbedaan rerata lama hari rawat inap (ALOS) pasien dengan ALOS INA-CBGs sebesar 68,18%. Terdapat selisih negatif (defisit) 67,35% antara tarif RS dan tarif INA-CBGs yaitu sebesar Rp 326.052.522,00. Kesimpulan : Manajemen RSUD A. Wahab Sjahranie sudah berupaya untuk mengendalikan biaya dan mutu melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, akan tetapi belum efektif pada kasus DM dengan kode INA-CBGs 1-4-15 pasien rawat inap Jamkesmas tahun 2011. Hal tersebut dapat dikarenakan pemahaman dokter PPK tentang INA-CBGs yang kurang, rekam medis yang belum lengkap terutama dalam penulisan diagnosis sekunder (50%) , ALOS pasien jamkesmas lebih lama dari ALOS INA-CBGs (68,64%), sehingga masih didapatkan defisit sebesar Rp 326.052.522,00.

Background: Jamkesmas is social aid to ensure health of poor community in Indonesia financed by the government. An effort to reduce cost for health in the program of Jamkesmas is the utilization of prospective payment system, i.e. Indonesia Case Base Groups (INA –CBGs). In this sytem health providers partially take the financial risk whenever they are inefficiency in budget utilization. One of the problems of INA- CBGs implementation is negative difference in certain cases. This condition also happens at A.Wahab Sjahranie Hospital Samarinda. Causes of negative difference are mostly lack of understanding of doctors, incomplete medical records, and lack of effort to control quality and cost. Objective: To evaluate implementation of INA-CBGs in DM cases of Jamkesmas inpatients at A. Wahab Sjahranie Hospital on control over cost and quality. Method: The study was descriptive with holistic single case study design. Unit of analysis was implementation of INA-CBGs at A. Wahab Sjahranie Hospital Samarinda in DM cases of Jamkesmas inpatients in 2011. The variables studied were understanding of the doctors on payment system of Diagnosis Related Group (DRG), hospital policy that supported control over cost and quality, completeness of medical records, compliance with prescription according to the formularium, relevance of coding, difference between average length of stay (ALOS) and ALOS of INA-CBGs difference between hospital tariff and INA-CBGs tarif. Subjects of the study were doctors providing the service, hospital management, medical records and prescription. Result: Doctors providing health service lacked understanding on INA-CBGs payment system due to minimum socialization. There was hospital policy that enforced control over cost and quality, as indicated from the availability of Integrated Management Team of Community Health Service Insurance, obligation to prescribe according to Jamkesmas formularium, standard operational procedures of DM and medical records. Incomplete medical records reached 74.98%. Compliance with Jamkesmas formularium was 97.48%. As much as 11.36% of coding was irrelevant and this caused lower amount of claim. Difference between ALOS and ALOS of INA-CBGs was 68.18%. There was tarif difference of 67.84% between hospital tarif and INA-CBGs tarif. Conclusion: The results of this study can be concluded that the Management RSUD A. Wahab Sjahranie has attempted to control cost and quality, but not effective in the case of diabetes with the peripheral circulatory disorders Jamkesmas inpatients in 2011.

Kata Kunci : Evaluasi INA-DRG, kendali biaya dan mutu, pemahaman dokter PPK.