PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR WILAYAH KAJIAN PENINGKATAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK KASUS: TERMINAL PETIKEMAS INTERNASIONAL PELABUHAN TANJUNG PRIOK

WIDYA JUPITABWANA, Ir. Kawik Sugiana, M.Eng.,Ph.D.

2013 | Tesis | S2 Magist.Prnc.Kota & Daerah

Infrastruktur berperan penting bagi konektivitas antar wilayah. Pelabuhan adalah penghubung vital dalam keseluruhan rantai perdagangan. Efisiensi di pelabuhan berarti efisiensi pada biaya logistik. Dengan demikian, efisiensi pelabuhan penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah, dan berkontribusi penting pada daya saing internasional sebuah negara. Pelabuhan-pelabuhan di Indonesia, termasuk Tanjung Priok, kurang efisien karena buruknya infrastruktur dan pengelolaan. Dominasi negara atas penyediaan layanan pelabuhan sudah berlangsung sejak lama. Penyelenggaran pelabuhan, oleh Pemerintah, diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara, yaitu PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo). Reformasi di bidang kepelabuhanan diawali oleh disusunnya UU Pelayaran No. 17 tahun 2008, dan dilanjutkan oleh penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan pengelolaan pelabuhan pasca reformasi bidang kepelabuhanan dan pengaruhnya terhadap kinerja pelayanan di Pelabuhan Tanjung Priok. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah deduktif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif digunakan untuk menjelaskan peningkatan pengelolaan dan infrastruktur pelabuhan. Penilaian tingkat pencapaian pengelolaan dilakukan melalui perbandingan data dengan pengelolaan pelabuhan-pelabuhan kelas dunia. Adapun peningkatan kinerja pelayanan diidentifikasi dengan metode kualitatif, yaitu membandingkan kinerja sebelum dan sesudah reformasi. Penilaian tingkat pencapaian kinerja dilakukan melalui perbandingan data dengan standar kinerja yang dibuat oleh Dirjen Hubla dan kinerja pelabuhan-pelabuhan kelas dunia. Variabel-variabel peningkatan pengelolaan dan infrastruktur pelabuhan tersebut kemudian dikaitkan dengan peningkatan kinerja pelayanan. Hasil penelitian menunjukkan reformasi kepelabuhanan yang memisahkan peran antara regulator, oleh Otoritas Pelabuhan, dengan operator, telah mendorong Pelindo, yang kini murni berperan sebagai operator terminal untuk meningkatkan kinerja terminal. Sebagian besar kinerja mengalami peningkatan, dan beberapa mengalami penurunan akibat keterlambatan dalam mengantisipasi pesatnya pertumbuhan arus petikemas. Peningkatan infrastruktur oleh operator terminal dilakukan dengan cukup baik dan mampu meningkatkan kinerja terminal, namun kecepatan pengembangan terminal tidak diiringi oleh kecepatan peningkatan pelayanan dan infrastruktur di luar kewenangan operator terminal, seperti layanan proses kepabeanan sampai ke pembangunan akses pelabuhan. Hal ini menyebabkan terjadinya kepadatan (kongesti) di lapangan penumpukan, dan memburuknya beberapa kinerja.

Infrastructure plays an important role for inter-regional connectivity. Ports are a vital link in the overall chain of trade. Efficiency in ports means efficiency of logistics costs. Thus, port efficiency is important for economic growth and regional development, and contribute to the international competitiveness of a country. Ports in Indonesia, including Tanjung Priok, are less efficient due to poor infrastructure and management. The dominance of public for the provision of port services has been in place for decades. Government handed over management of the port to PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo). Port reforms initiated by the formulation of Shipping Law No. 17 of 2008, followed by the preparation of the National Ports Master Plan. The purpose of this study was to assess changes in the management of the port after the port reform and its effect on the performance of services in the international container terminal of Port of Tanjung Priok. The method used for this study is qualitative deductive. Qualitative and quantitative descriptive methods are used to explain the enhanced management of port infrastructure. Assessment of the level of achievement of management through comparison with the management of world-class ports. Services performance improvement identified by qualitative methods, which compare the performance before and after the reform. Assessment of the performance level through comparison with service performance standards created by Dirjen Hubla and performance of world-class ports. These port management and infrastructure improvement variables is then associated with the services performance improvement. The results showed that port reform that separates role between regulator, in Port Authority, and operator, has pushed Pelindo, which now acts as a terminal operator to improve the performance of the terminal. Most of the performance has increased, and some experienced a decline due to a delay in the anticipated rapid growth of container flows. Improvement of infrastructure is performed quite well by terminal operator and was able to improve the performance of the terminal, but the speed of this improvement was not accompanied by an increase in the speed of services and infrastructure improvement beyond the authority of the terminal operator, such as the customs to port access. This leads to congestion in the terminal yard, and some performance deterioration.

Kata Kunci : reformasi kepelabuhanan, kinerja pelayanan