PERSEPSI PENGELOLA KEUANGAN SATUAN KERJA TERHADAP KUALITAS LAYANAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANGERANG SEBELUM DAN SESUDAH REFORMASI BIROKRASI

WARNO, Dr. Ambar Widaningrum, M.A.

2013 | Tesis | S2 Mag.Studi Kebijakan

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu jalan untuk memperbaiki kinerja birokrasi. Salah satu indikator untuk mengetahui kinerja birokrasi dilihat pada pelayanan publik yaitu dengan mengetahui kualitas layanan pada organisasi tersebut. Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai salah satu unit eselon I melakukan hal serupa. Salah satu wujud dari komitmen tersebut adalah dengan diresmikannya Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Percontohan. Selama lima tahun KPPN Percontohan berjalan dengan capaian yang ada, kini menjadi benchmark untuk pembentukan seluruh unit KPPN seluruh Indonesia menjadi KPPN Percontohan pada tahun 2012. Adapun penelitian ini adalah untuk mengetahui penilaian (persepsi) para pengelola keuangan satuan kerja terhadap kualitas layanan pada KPPN Non Percontohan sebelum dan sesudah reformasi birokrasi. Sebagai lokasi penelitian adalah KPPN Tangerang. Variabel kualitas layanan dapat dilihat dari dimensi tangibles (ketampakan fisik), reliability (kehandalan), assurance (jaminan), responsiveness (responsivitas), dan empathy (empati). Teknik pengambilan sampel yang dipergunakan adalah teknik cluster sampling, dan diperoleh 88 responden. Dengan menggunakan metode penelitian komparatif yaitu penelitian yang bersifat membandingkan, analisis dilakukan dengan melakukan Uji Beda Berpasangan (Paired Sample t Test) untuk mengetahui signifikansi dari perbedaan persepsi terhadap kualitas layanan sebelum dan sesudah reformasi birokrasi yang dijalankan KPPN Tangerang. Disimpulkan reformasi birokrasi yang dijalankan KPPN Tangerang berdampak pada kualitas layanan. Persepsi pengelola keuangan satuan kerja terhadap kualitas layanan KPPN Tangerang sebelum dengan sesudah reformasi birokrasi berbeda ke arah positif. Artinya terdapat peningkatan pada lima dimensi kualitas layanan tersebut. Hasil korelasi antara kedua variabel menghasilkan angka 0,554 dengan nilai probabilitas di bawah 0,05 (nilai signifikansi 0,000). Hal ini menyatakan bahwa korelasi antara rata-rata kualitas layanan sesudah reformasi dengan ratarata kualitas layanan sebelum reformasi adalah kuat dan signifikan atau berbeda secara nyata. Reformasi birokrasi memberi dampak yang signifikan dan pengaruh yang kuat terhadap kualitas layanan KPPN Tangerang sebelum reformasi birokrasi. Melalui intervensi reformasi birokrasi, kedua variabel menunjukkan rata-rata variabel kualitas layanan yang berbeda sekaligus signifikan.

Bureaucracy Reforms is one way to improve the performance of the bureaucracy. One indicator to know the bureaucracy performance seen in the public service is to know the service quality of the organization. Directorate General of Treasury as one echelon unit to do the same. One manifestation of this commitment is the inauguration of Pilot Local Treasury Office (KPPN). For five years Pilot KPPN has running existing achievements, now become benchmark for establishment all KPPN units throughout Indonesia to Pilot KPPN in 2012. The study is to know the assessment (perception of) the unit financial managers for service quality in Non Pilot KPPN before and after the reforms of the bureaucracy. As research is KPPN Tangerang. Variable quality of service can be seen from the dimensions of tangibles (physical visibility), reliability, assurance (security), responsiveness, and empathy. The sampling technique is used cluster sampling technique, and obtained 88 respondents. Using comparative research methods that is compared research, the analysis was done by paired difference test (Paired Sample t Test) to know the significance of differences in the perception of service quality before and after the reforms of the bureaucracy that run KPPN Tangerang. Concluded bureaucracy reforms undertaken KPPN Tangerang impact on service quality. Perceptions of unit financial manager for service quality KPPN Tangerang before with after bureaucracy reforms different to positive direction. This means that there is an increase on the five dimensions of service quality. The results of the correlation between the two variables produces 0.554 points with a probability value below 0.05 (significant value of 0.000). It states that the correlation between the average quality of the service after reforms to the average quality of the service before the reforms is strong and significant or significantly different. Bureaucracy reforms gives significant impact and strong influence on the quality of service KPPN Tangerang before the reforms of the bureaucracy. Through the intervention of bureaucracy reforms, both variables showed average service quality variables different at the same time significantly.

Kata Kunci : Reformasi birokrasi, kualitas layanan, persepsi, uji beda berpasangan