PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN KULON PROGO

YUSUF ARIFIN, Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum.,

2013 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian dengan judul Perlindungan Hukum terhadap Bank dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kulon Progo bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum bank dalam memberikan kredit yang diberikan berdasarkan jaminan SK PNS di kabupaten Kulon Progo dan upaya yang dilakukan bank dalam rangka melindungi kredit yang diberikan dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagai debitur wan prestasi Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis empiris, dan untuk menguatkan penelitian ini juga dilakukan penelitian kepustakaan. Data yang diperoleh dianalisis secara kulitatif. Hasil penelitian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukan, bahwa pertimbangan hukum bank-bank di Kulon Progo memberikan kredit dengan jaminan SK PNS adalah keyakinan bank akan kemampuan nasabah melunasi kreditnya berdasarkan jaminan hak atas gaji yang tercatat dalam SK PNS, surat rekomendasi kepala instansi, dan surat kuasa potong gaji dari nasabah. Hak atas gaji PNS dijaminkan dengan cara Fiducia. Upaya yang dilakukan bank dalam hal debitur wanprestasi adalah dengan menahan SK PNS asli, Surat rekomendasi dari Kepala Instansi dan kerjasama bendahara gaji untuk memotong gaji sesuai perjanjian kredit.

Research “Law protection for Bank to give a credit agreement with guarantee of Surat Keputusan Pengangkatan (letter of appointment) civil government staff in Kulon Progo Regency” purposed to know law judgments bank to give a credit considered SK PNS guarantee in Kulon Progo Regency and means bank do to protect credit given if civil government staff as a “wanprestasi” debtor. This is an empirical juridical research, and supported with literature review. The sources analyzed by qualitative method and accomplished with descriptive illustration. The results showed that bank considering to give a credit for civil government staff using SK PNS is convinced that the client can leased the credit with the salary mentioned at SK PNS, recommendation letter from instances chief, and “letter of authority” from salary exchequer government to put the salary to leasing the credit. The rights of civil government staff is guaranteed by Fiducia method. Bank make cultivation with hold original SK PNS and letter from instances chief, and letter of authority from salary exchequer government to put the salary to leasing the credit according to credit agreement.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perjanjian Kredit, Jaminan, SK-PNS