PERJANJIAN PENETAPAN HARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA (STUDI KASUS PENETAPAN HARGA FUEL SURCHARGE PADA PENERBANGAN DOMESTIK DI INDONESIA)

MARIA WRESTI ANDRIYANI, Prof. Dr. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D,

2013 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penulisan ini bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui apakahpenerapanPasal 5 UU No.5/1999 TentangPerjanjianPenetapanHarga yang ditetapkan KPPU besertaanalisisnyapadaPutusan KPPU No.25/KPPU-I/2009 sudahtepat ; (2) Untuk mengetahui apakah perjanjian penetapan harga Fuel Surcharge pada penerbangan domestik di Indonesia ditinjau dari ketentuan kartel menurut UU No.5/ 1999 merupakan bentukdarikartel. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris yang bersifat Deskriptif yakni bertujuan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala hukum yang ada. Penelitian hukum normatif-empiris mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (peraturan perundang-undangan) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengkajian bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum itu sesuai atau tidak dengan Undang-Undang. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan mengklasifikasikan Bahan-bahan hukum yang diperoleh sesuai dengan permasalahan dalam penelitian, selanjutnya dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil keputusan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan disimpulkan bahwa: (1)Terdapat inkonsistensi dalam penerapan Pasal 5 UU No.5 Tahun 1999 pada Putusan KPPU No.25/KPPU/I-2009. KPPU telah melakukan kekeliruan yang mendasar pada unsur “Pasar Bersangkutan”. Bila KPPU beranggapan bahwa product market-nya adalah layanan jasa penerbangan, maka yangharus dikaji adalah bagaimana persaingannya dengan jasa lainnya seperti jasa perhubungan darat atau jasa perhubungan laut. (2) Tindakan penetapan harga fuel surcharge yang dilakukan oleh kesembilan maskapai penerbangan melalui INACA bukanlah suatu bentuk kartel seperti yang dituduhkan KPPU, karena unsur “perjanjian dengan pelaku usaha pesaing” dalam Pasal 5 dan Pasal 11 tidak terpenuhi. Hal tersebut diperkuat oleh Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 28 Februari 2011 dan Putusan Mahkamah Agung pada 27 Februari 2012 yang membatalkan Putusan KPPU No.25/KPPU/I-2009.

This research aims to (1)To find out whether the application of Article 5 of Law No. 5/1999 on the Price Fixing Agreement which is established by the Commission/KPPU along with its analysis of the Commission/KPPU Verdict No. 25/KPPU-I/2009 is right (2)To determine whether the price fixing agreements of FuelSurcharge on domestic flights in Indonesia which is reviewed in terms of the provisions of the cartel according to Law No. 5/1999 was a form of cartel. This research is a normative-empirical, which is descriptive, and aims to provide the data as thoroughly as possible about condition or indication of existing law. Normative-empirical legal research examine the execution or the implementation of the provisions of positive law (legislation) on any particular legal events that occur in the community to achieve its intended purpose. The assessment aims to determine whether the results of the application in the event that legal or not in accordance with the Act. The collected data was analyzed qualitatively, by classifying materials obtained in accordance with the laws of the problems in this study, and then was analyzed on which to make cocnclusions. Based on the research that has been conducted, concluded that: (1)There is inconsistency in the application of Article 5 of Law No. 5 of 1999 on the Commission/KPPU Verdict No.25/KPPU/I-2009. Commission/KPPU has undertaken a fundamental mistake on the element of \"Relevant Market\". If the Commission/KPPU considers that the product market is aviation services, then that should be examined is how the rivalry with other services like transport services by land or sea transportation services. (2)Fuel surcharge pricing establishment which was undertaken by nine airlines with INACA is not a cartel’s configuration as alleged by Commission, because the element of \"agreement with rival businesses\" in Article 5 and Article 11 are not fulfilled. It is strengthened by the Central Jakarta District Court Verdict on February 28, 2011 and the Verdict of the Supreme Court on February 27, 2012 which revoked the Commission/KPPU Verdict No.25/KPPU/I-2009

Kata Kunci : Perjanjian Penetapan Harga, Fuel Surcharge, Kartel