KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERKOPERASIAN DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ALIF ALFAFA, Haryanto, S.H., M.Kn.,

2013 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian tentang Implementasi Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Perkoperasian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta secara khusus membahas mengenai implementasi wewenang notaris dalam pembuatan akta perkoperasi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, mengenai adanya pengaturan khusus atas notaris sebagai pembuat akta koperasi, serta kedudukan akta perkoperasian yang dibuat oleh notaris yang tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri 98/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah kombinasi antara studi lapangan dan penelitian yuridis. Penelitian ini didasarkan pada data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, dan menganalisa keputusan menteri yang berlaku. Penelitian ini mengambil subyek notaris sebagai pembuat akta koperasi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini wawancara semi terstruktur, serta pengkajian dokumen yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian dari Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Perkoperasian Di Provinsi Daerah Istimewawa Yogyakarta adalah: 1). Implementasi wewenang dalam pembuatan akta perkoperasian telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2). Pengaturan dalam Keputusan Menteri 98/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi dimaksudkan agar notaris mampu membuat akta perkoperasian secara baik dan benar, sehingga masyarakat pengguna koperasi maupun pengurus koperasi memperoleh perlindungan hukum. 3). Akta perkoperasian yang dibuat oleh notaris yang tidak ditunjuk sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi disebut sebagai akta otentik, karena memenuhi ketentuan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku.

A research about the Authority of Public Notary in Making of Cooperation Certificate in the Province of Yogyakarta especially discussing about the authority of public notary in making of coopearation certificate, and also the position of cooperation certificate which does not fulfill the requirement regulated by Ministry Decree 98/Kep/M. KUKM/IX/2004 about Notary as a Cooperation Certificate Maker. The type of this research is a combination of field study and juridiction research. This research is based on secondary data as the first data, followed by field collecting, and then analyzing the current ministry decree. This research subject is notary as the cooperation certificate maker in the Province of Yogyakarta. The data collecting intrument in this research is open-ended interview and document assesment related to the problem. The result of research about The Authority of Public Notary in Making of Cooperation Certificate in the Province of Yogyakarta are: 1). In running a position as a maker of cooperation certicate, the notaries have fulfill the requirement of the decree of Ministry of Cooperation and Small and Average Corporation of Republic of Indonesian number 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 about Notary as Notaris as Cooperation Certificate Maker. 2). The regulation of Ministry of Cooperation and Small and Average Corporation Decree number 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 about Notary as Notaris as Cooperation Certificate Maker is help a notary to make cooperation certificate well and properly so the society either as cooperation costumers or staffs get legal protection, and 3). Cooperation certificate made of a notary who is not a notary of cooperation certificate maker is an authentic certificate because it is fulfill the regulation and requirement of the current law.

Kata Kunci : notaris, koperasi, hierarkhi